Dituding Tak Konsisten Jalankan Perda PKL

JOGJA – Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) Budhi Susilo akhirnya memilih jalur hukum demi memperjuangkan hak sebagai pemilik toko di kawasan Malioboro, Kota Jogja. Itu lantaran permintaannya kepada Pemkot Jogja agar menata pedagang kaki lima (PKL) yang mangkal dan membuka lapak di depan toko-toko sepanjang Jalan Malioboro tak segera direalisasikan. Budhi menggugat wali kota Jogja ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogjakarta. Karena dianggap tak konsisten menjalankan amanat Peraturan Daerah Kota Jogja Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Wali Kota Jogja Nomor 37 Tahun 2010. Turut serta sebagai termohon dalam gugatan tesebut kepala Unit Pelaksana Teknis Malioboro. Sidang perdana PTUN digelar, Senin (6/8) dengan perkara nomor: 2/P/FP/PEN-HS/2018/PTUN.Yk.

Saat membacakan pokok perkara persidangan Budhi mengatakan, perda maupun perwal tersebut sama-sama mengatur penataan PKL khusus Malioboro dan Jalan Ahmad Yani. Regulasi tersebut menyebutkan bahwa para PKL harus mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan. Termasuk mengembalikan lokasi usaha kepada Pemkot Jogja, jika pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah akan mempergunakannya tanpa syarat apa pun. “Kalau pemilik toko tidak mengizinkan, PKL tidak boleh ada di lahan kami,” ujar Budhi selaku pemohon.

Budhi mengaku telah melayangkan surat keberatan atas keberadaan PKL kepada UPT Malioboro dengan tembusan wali kota Jogja pada 2017 lalu. Tak ada respons positif, PPM kembali melayangkan surat dengan tujuan sama pada 19 Juli lalu. Dalam surat ini Budhi juga menyebut adanya PKL liar tanpa izin UPT Malioboro. Masalah izin PKL di depan deretan toko sisi barat Malioboro yang sudah kedaluwarsa juga dia paparkan. Para PKL ini tergabung dalam Pemalni dan Tri Dharma. “Keberadaan PKL sangat mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan kesejahtreraan pemilik lahan,” tuding Budhi.

Atas dasar ketidaknyamanan itu, Budhi mengklaim, beberapa pemilik toko menginginkan agar tak ada PKL di depan tempat usaha mereka.
Selain melayangkan surat ke Pemkot Jogja, Budhi juga telah minta bantuan mediasi lewat Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jogjakarta. Hanya, tak sekalipun Haryadi Suyuti maupun Ekwanto hadir dalam proses mediasi di kantor ORI. Pemkot Jogja hanya membalas surat. Alih-alih menjawab keluhan para pemilik toko, Pemkot Jogja lewat surat balasan itu justru menyebutkan bahwa keberadaan PKL merupakan ikon wisata Malioboro. Jawaban ini tak memuaskan para pemilik toko di Malioboro. “Kalau PKL itu ikon, pemilik toko akan menempatinya sendiri,” tegas Budhi seraya mengultimatum Pemkot Jogja untuk memindahkan para PKL hingga 1 Mei 2019.

Meski tak pernah hadir di ORI, Kepala UPT Malioboro Ekwanto hadir dalam sidang perdana di PTUN Jogjakarta kemarin. Ekwanto hadir didampingi Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Pemkot Jogja Imron Effendi. Namun, Ekwanto menolak berkomentar terkait gugatan tersebut. Dia berdalih telah menguasakannya ke Bagian Hukum Pemkot Jogja. Sementara Imron hanya mengatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya yagn diagendakan Senin (13/8). “Nanti jawaban kami pada sidang yang telah disepakati,” elaknya.

Di bagian lain Radar Jogja telah berusaha mengonfirmasi Haryadi Suyuti dengan menghubungi ponselnya. Namun sejauh ini belum ada respons dari wali kota Jogja itu.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pelukis, Perajin, dan PKL Malioboro-Ahmad Yani (Pemalni) Slamet Santoso bersikukuh tetap akan berjualan di Malioboro. Dia melandaskan pada pernyataan Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X. Menurutnya, gubernur tetap menghendaki PKL ada di Malioboro. “Sekarang Ngarsa Dalem (HB X) dan Cuncun (panggilan Budhi) siapa pengaruhnya yang lebih tinggi,” ujarnya.

Bahkan malam ini (7/8), bertepatan Selasa Wage atau hari libur jualan para PKL Malioboro, gubernur dan wakil gubernur DIJ dijadwalkan hadir makan bersama di sepanjang Malioboro. “Itu bukti sinergi kami (PKL) dengan pemerintah,” katanya. Slamet menambahkan, para PKL siap bersinergi dengan para pemilik toko yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY). “Selama ini komunikasi sudah dilakukan, pemilik toko tetap menghendaki PKL berjualan,” klaim Slamet yang sehari-hari berjualan kaus di depan Jogja Library.

Tanpa PKL di Malioboro, Slamet menilai, Malioboro akan sepi pengunjung. Itu juga akan berpengaruh pada pemilik toko karena Malioboro. “Yang rugi juga pemilik toko nantinya,” katanya seraya membeberkan hasil komunikasi dengan Pemkot Jogja tentang rencana penataan PKL Malioboro.

Dikatakan, setelah pembangunan jalur pedestrian di sisi barat Malioboro selesai, Pemalni yang selama ini berjualan di depan toko akan dipindahkan ke sisi timur PKL yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma. Nantinya Tri Dharma berjualan menghadap barat dan Pemalni ke timur. Supaya rapi seluruh gerobak PKL juga akan diseragamkan. (pra/yog/mg1)