JOGJA – Pengadaan barang melalui e-purchasing dinilai efektif. Selain memudahkan dalam memilih juga transparansi dalam setiap transaksinya. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah transaksi pengadaan diutamakan secara e-purchasing.

Administrator Sistem Elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov DIJ Endah Dwi Ratnasari mengatakan hampir seluruh belanja Pemprov memanfaatkan sistem tersebut. Terutama untuk pengadaan barang elektronik hingga penunjang transportasi berupa kendaraan.
“Sistem ini sangat membantu, karena tinggal memilih barang dari e-catalog. Kalau manual, kurang efektif karena harus mengunjungi berbagai toko untuk membandingkan. Dari segi harga juga lebih murah,” kata Endah ditemui dalam pendalaman sistem e-purchasing di Ballroom Hotel Neo Awana, Senin (6/8).

Efisiensi tidak hanya dari segi harga dan waktu. Dalam setiap e-catalog juga terdapat deskripsi spesifikasi. Bahkan untuk setiap item terdapat penjelasan sangat jelas. Sehingga sebelum belanja, pemerintah bisa membandingkan dari beberapa penyedia barang.

Salah satu pengadaan yang tergolong rutin adalah komputer. Tentunya untuk pengadaan komputer instansi harus memenuhi spesifikasi tertentu. Bahkan spesifikasi ini berlaku untuk keseluruhan pembelian item yang sama.
“Kalau di jajaran Pemprov yang cukup tinggi adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ. Berdasarkan evaluasi, baik pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen sangat terbantu. Kalau di Pemprov penerapan sistem ini sudah sejak 2013,” ujar Endah.

Kasubag Pengelolaan Sistem Informasi Bagian Layanan Pengadaan LPSE Pemkot Jogja Nur Iswanto mengatakan belanja e-purchasing tergolong tinggi. Pemkot Jogja pada 2017 mengalokasikan belanja melalui e-catalog sekitar Rp 90 miliar.

Tahun ini pengadaan dengan sistem yang sama telah mencapai Rp 45 miliar. Berbeda dengan Pemprov, Pemkot Jogja baru menerapkan pada 2017. Di satu sisi meski efektif masih ada beberapa kendala pengadaan melalui sistem elektronik.

“Kendalanya normatif, berupa komitmen antara pengguna dan pemberi layanan. Penerapan sistem ini kami dorong hingga tingkat pemerintahan Kecamatan. Bahkan sudah diterapkan oleh setiap Puskesmas untuk pengadaan,” kata Iswanto.

Business Develpoment Manager Government and Enterprise AMD Far East LTD Indonesia Brando Lubis mengatakan saat ada 27 penyedia barang e-catalog. Terkait pengadaan komputer, terangkum dalam e-catalog. Apalagi ada detail spesifikasi yang mampu memenuhi kebutuhan instansi.
Dalam pengadaan e-catalog, pelayanan pemerintah tergolong dalam government and enterprise. Bedanya dengan consumer, jenis layanan ini mengutamakan nilai guna. Untuk masa pakai, jenis ini memiliki usia pakai yang lebih lama.

“Juga mengutamakan keamanan jaringan, sehingga ada remote manajemen. Berupa enskripsi data sehingga jika tidak bisa mengakses maka tidak bisa membaca. Kalau usia pakai bisa sampai tiga tahun, lebih lama dari yang tipe consumer,” kata Brando. (dwi/iwa/mg1)