Keuangan Desa Kurang Longgar, Jadi Beban Pemdes

SLEMAN- Alokasi dana desa (ADD) menjadi masih menjadi isu terhangat di kalangan kepala desa di Kabupaten Sleman. Baru tiga hari dilantik sebagai ketua paguyuban kepala desa dan perangkat desa se-Sleman Suryondadari, Lekta manuri mengeluhkan kebijakan pemerintah terkait ADD. Itu lantaran formulasi ADD di Sleman masih menggunakan grid terendah, yaitu 10 persen dari dana alokasi umum (DAU). “Dengan 10 persen DAU kami kesulitan membagi keuangan desa,” ungkap Kades Sumberharjo, Prambanan, itu belum lama ini.

Dikatakan, alokasi ADD masih harus dibagi lagi. Yakni 30 persen untuk operasional pemerintahan desa, penghasilan tetap, dan tunjangan kades serta perangkat. Serta untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan insentif ketua-ketua RT/RW. Sedangkan 70 persen digunakan untuk belanja umum. Pembagiannya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 47/2015 tentang Perubahan Atas PP No 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa. Tepatnya pada pasal 100 yang mengatur belanja desa. “Dengan perhitungan rumus seperti itu keuangan desa menjadi kurang longgar. Ini jadi beban pemerintah desa (pemdes),” keluhnya.

Atas persoalan tersebut, Lekta meminta bupati Sleman meningkatkan penerimaan ADD minimal 15 persen di luar penghasilan tetap (siltap). “Tapi jika masuk siltap minimal 20 persen dari DAU,” pintanya.
Lekta juga turut menyoroti hak perangkat desa. Menurutnya, Peraturan Bupati (Perbup) Sleman No 7/2015 tentang Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat gaji para dukuh di bawah upah minimum kerja (UMK). “Dukuh gajinya Rp 1,2 juta sekian. Sementara UMK lebih dari itu,” sindirnya.

Adanya aturan itu juga berimbas pada sumber daya manusia balai desa. Pemerintah desa mengalami dilematisasi saat harus menambah jumlah personel. “Tak mungkin staf desa dengan kualifikasi S1 digaji di bawah UMK,” katanya.

Penerimaan gaji, kata Lekta, pada grid terendah seperti dukuh harusnya di atas UMK sehingga ketika akan menarik staf dengan kualifikasi S-1 dapat memberikan gaji sesuai UMK. “Jika pemeritah dserah memaksakan aturan ini ya mohon maaf pemerintah tidak manusiawi,” kata Lekta.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sleman Lasiman berjanji mengakomodasi permintaan Suryondadari dan para dukuh se-Sleman. “Kami akan sampaikan ke instansi terkait,” katanya.

Menurut Lasiman, tak tertutup kemungkinan dilakukan perubahan perbup. Seperti Perbup Sleman No 7/2015 tentang Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Perbup Sleman No 35/2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perbup Sleman No 9/2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (har/yog/mg1)