JOGJA – Tahun depan tidak ada lagi keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Jogja. Bocoran itu termaktub dalam draf perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja Nomor 2 Tahun 2011 terkait PBB Perkotaan dan Pedesaan yang disusun Pemkot Jogja.

Draf tersebut salah satunya berisi penghapusan stimulus atau keringanan pembayaran PBB. “Meski stimulus dihapus, faktor pengurang kami tambah,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Kadri Renggono ketika ditemui di DPRD Kota Jogja, Senin (6/8).

Sebagai ganti penghapusan stimulus tersebut berupa penambahan faktor pengurang ketetapan PBB. Dengan menaikkan Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOTKP). Dari sebelumnya Rp 12 juta menjadi Rp 15 juta.
Pilihan NJOTKP sebesar Rp 15 juta, jelas Kadri, menyesuaikan dengan wilayah di sekitarnya, seperti Bantul dan Sleman, yang juga menerapkan Rp 15 juta. Menurut dia, dengan pilihan tersebut kemungkinan penetapan PBB akan mengalami kenaikan. Meskipun tak signifikan kenaikannya. “Yang jelas tidak akan memberatkan masyarakat. Ini juga masih akan kami bahas bersama DPRD,” ujarnya.

Dikatakan, regulasi tentang pemberian stimulus diatur dalam Peraturan Wali Kota Jogja No 92 Tahun 2014. Besarannya dihitung setelah disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga enam kali. Stimulus diberikan supaya masyarakat tidak keberatan dengan naiknya NJOP. “Semangatnya agar wajib pajak tidak terbebani adanya kenaikan NJOP. Stimulus diberikan sejak 2015 hingga 2018,” jelasnya.

Besaran stimulus yang diberikan pun cukup tinggi, mencapai 90 persen. Itu karena penyesuaian NJOP juga meningkat hingga enam kali. Sehingga meski NJOP naik hingga enam kali lipat, PBB yang dibayarkan tidak mengalami lonjakan yang signifikan akibat adanya stimulus tersebut. “Dulu NJOP dinaikkan untuk menyesuaikan kondisi pasar karena harga tanah juga melambung. Yang kami kejar adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB),” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi saat membacakan penghantar perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja Nomor 2 Tahun 2011 terkait PBB Perkotaan dan Pedesaan menyebut, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau perolehan baru. Sedangkan NJOTKP adalah batas NJOP yang tidak dikenakan pajak. “Dengan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang PBB diharapkan pengenaan NJOTKP dapat mengurangi beban masyarakat,” ucapnya. (pra/yog/mg1)