TEGAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal mendesak PT. KAI menerapkan penyesuaian ongkos bongkar terhadap rumah dan bangunan milik warga Kelurahan Panggung yang terdampak penertiban. Pasalnya, rencana pemanfaatan lahan milik PT KAI tersebut dinilai terlalu mendadak tanpa adanya koordinasi secara menyeluruh dengan DPRD dan Pemkot Tegal sebagai pemangku kebijakan di pemerintah daerah. Hal itu terungkap saat DPRD menggelar audiensi dengan PT KAI di ruang Komisi I, Senin (6/8).
Audiensi tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Edy Suripno didampingi Wakil Ketua Anshori Faqih dan sejumlah anggota lainnya dari sejumlah fraksi. Sedangkan, jajaran direksi PT KAI diwakili Deputi Daop IV Semarang Yosita beserta personel yang menaungi wilayah lahan milik PT KAI di kawasan Kota Tegal.

Menurut anggota DPRD dari Partai Gerindra, Sisdiono Ahmad, pihaknya meminta PT KAI untuk lebih manusiawi terkait rencana penertiban lahan di wilayah Rukun Warga (RW) 7, Kelurahan Panggung, Tegal Timur. Sebab, dengan nominal Rp 250 ribu untuk biaya ongkos bongkar bagi sekitar 19 KK dengan jumlah rumah 32 unit di RT 4 dan 19 dinilai terlalu kecil. Sehingga, PT KAI diminta untuk lebih mempertimbangkan kompensasi tersebut dengan penyesuaian saat ini.

“Paling tidak, ada pertimbangan ulang penyesuaian ongkos bongkar sebagai kompensasi untuk biaya pindah ke lokasi baru,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rofii Ali yang meminta PT KAI melakukan pendekatan persuasif terlebih dulu kepada warga terdampak. Menurutnya, hal itu penting dilakukan mengingat sebagian warga terdampak penertiban juga merupakan pensiunan pegawai PT KAI yang dulunya mendapat ijin menggunakan lahan tersebut. Meskipun, semua warga di RT 4 dan 19 turut RW 7 yang terdampak penertiban memang tidak memiliki kekuatan hukum saat menempati lahan.

“Idealnya, PT KAI harus berkoordinasi dengan Pemkot dan DPRD untuk mencarikan solusi konkret. Sehingga, tidak hanya asal gusur saja,” terangnya.
Ketua DPRD Edy Suripno mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan nihilnya koordinasi PT KAI terkait rencana penertiban lahan yang berdampak pada masyarakat Kota Tegal. Bahkan, sakleknya upaya sosialisasi juga mencerminkan belum diterapkannya program kerja PT KAI yang terintegrasi dengan pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Padahal, prinsip kebijakan Presiden Jokowi menegaskan bahwa program kerja pemerintah harus dilaksanakan secara terintegrasi.

“Sejatinya, masyarakat di RW 7, adalah korban kebijakan atas ketidaktertiban penataan aset PT KAI sejak dulu. Sehingga, ada solusi konkret bagi warga terdampak,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi PT. KAI Daop IV Semarang, Yosita menegaskan, rencana penertiban lahan milik PT KAI tersebut sudah didateline hingga September 2018 mendatang. Sebab, rencana pemanfaatan lahan untuk kebutuhan pengembangan Spooring bisa dimulai per Januari 2019. Di sisi lain, penertiban aset tersebut juga sebagai bentuk tanggung jawab terkait hasil pemeriksaan BPK karena PT KAI dinilai belum optimal dalam pengelolaan aset daerah. Sehingga. terkait ongkos bongkar yang diminta masyarakat juga sudah deadlock dari alokasi anggaran yang disetujui pimpinan pusat.

“Dalam melaksanakan tugas, kami diatur UU BUMN dan regulasi pengguna anggaran. Otomatis, tidak bisa serta merta mengalokasikan anggaran di luar pemanfaatan dan kebutuhan,” terangnya.

Yosita menambahkan, terkait ketidaktertiban pengelolaan aset milik PT KAI tersebut pihaknya mengakui memang sudah terjadi. Namun, secara bertahap upaya penertiban aset juga terus dilakukan sebagai wujud pembenahan internal agar pelaksanaan tugas di daerah lebih profesional. (syf/ela/mg1)