GUNUNGKIDUL – Dampak kekeringan akibat musim kemarau dirasakan masyarakat Gunungkidul sejak awal Juni lalu. Total 116.523 jiwa menjadi korban terdampak kekeringan yang hingga saat ini tersebar di 54 desa pada 11 kecamatan. Kendati demikian Pemkab Gunungkidul belum akan menaikkan status kekeringan sebagai bencana darurat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul Edy Basuki mengatakan, dari total Rp 600 juta, anggaran droping air tahun ini baru terpakai sekitar Rp 250 juta. Ini lantaran bantuan droping air dari swasta terus berdatangan. Hal itulah yang menjadi landasan pemkab belum akan menaikkan status bencana menjadi darurat kekeringan.

Menurut Edy, sejauh ini luas sebaran wilayah kekeringan tidak berubah. Hanya, jumlah warga terdampak terus bertambah. Dari 96.523 jiwa menjadi 116.216 jiwa.

Droping air menjadi satu-satunya cara yang bisa ditempuh demi memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan. BPBD memaksimalkan enam armada tangki yang dimiliki. Masing-masing berkapasitas lima ribu liter. Target 24 tangki per hari.

Sementara itu, Sumiyem,65, warga Mbanyu, Rejosari, Semin, mengaku kesulitan mengakses air bersih sejak bulan puasa. Sebagian sumur galian di wilayahnya mengering. Lainnya berair keruh, sehingga hanya digunakan untuk mencuci dan minum ternak. “Kami beruntung mendapatkan bantuan droping air dari dermawan,” ungkapnya.

Untuk keperluan minum sehari-hari, warga Mbanyu menggantungkan sumur bor sebagai satu-satunya sumber air yang masih berfungsi. Namun, jatah per keluarga disalurkan seminggu sekali karena harus dibagi rata.

Terpisah, Camat Nglipar Witanto mengatakan, sebagian wilayahnya kering dan belum terjangkau instalasi perusahaan daerah air minum (PDAM). Seperti di Desa Katongan, Kedungpoh, dan Pengkol. Masalah itu memaksa warga harus membeli air dari swasta seharga Rp 125 ribu – Rp 150 ribu per tangki. (gun/yog/fn)