Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa selalu menjadi isu hangat di Kabupaten Sleman. Hampir setiap tahun pelaksanaan pemilihan perangkat desa selalu muncul gejolak di masyarakat. Adanya pasal-pasal multitafsir kerap mengundang protes penyelenggara pemilihan perangkat desa. Baik pemilihan kepala desa, dukuh, maupun pejabat setingkat kepala urusan (kaur). Sejauh ini penyelenggaraan pemilihan perangkat desa di Sleman diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah. Regulasi ini merupakan produk inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman.

Seiring dinamika masyarakat yang terus berkembang dan adanya Permendagri No 67/2017 tentang Perubahan Atas Permendagri No 83/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangakat Desa, Komisi A DPRD Sleman pun disibukkan seabrek kegiatan membahas rencana perubahan Perda No 16/2016.

Ketua Komisi A DPRD Sleman Nuryanta mengatakan, ada banyak pasal yang kemungkinan harus direvisi. Kendati demikian, tak menutup kemungkinan dibuat regulasi baru. Artinya, Perda No 16/2016 dicabut, kemudian disusun draf materi baru. Itu karena berdasarkan draf perubahan Perda No 16/2016 ada lebih dari separo yang harus direvisi. Menurut Nuryanta, setiap produk regulasi yang lebih dari 50 persen materinya direvisi, maka harus dibuat peraturan baru.

“Tapi kami tetap menyusun draf raperda perubahan Perda No 16/2016. Saat ini sedang kami godok di pantia khusus (pansus) supaya lebih matang,” ucapnya Minggu (5/8).

Adapun beberapa materi baru yang harus diubah, di antaranya, proses ujian seleksi perangkat desa. Perda Sleman No 16/2016 mengatur panitia pelaksana pemilihan perangkat desa menggelar ujian tertulis umum dengan menggandeng pihak ketiga. Dalam hal ini dari kalangan akademisi. Sedangkan dalam draf revisi perda seluruh tahapan ujian seleksi perangkat desa diserahkan ke pihak ketiga. Ini guna menjamin transparansi dan menghindarkan kemungkinan adanya praktik kolusi dan nepotisme antara peserta ujian dengan panitia maupun perangkat desa.

Sementara materi revisi yang benar-benar baru adalah mekanisme rotasi dan mutasi perangkat desa untuk mengisi kekosongan kursi jabatan. Sebagaimana termaktub dalam Permendagri No 67/2017. Sebagaimana diketahui, pasal 3 Perda Sleman No 16/2016 menyebutkan bahwa penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa dilaksanakan paling lama dua bulan setelah jabatan terkait kosong. Jika sampai berakhirnya masa jabatan perangkat daerah yang kosong belum juga terisi, maka kepala desa bisa mengangkat pelaksana tugas (Plt).

Sedangkan Permendagri No 67/2017 mengatur pengisian kursi kosong perangkat desa tak harus lewat proses seleksi baru. Tapi cukup menggeser perangkat desa lain yang setingkat untuk ditunjuk sebagai Plt. Meskipun sifatnya sementara, hingga jabatan kosong tersebut terisi oleh pejabat definitif. Mekanismenya, kepala desa menunjuk seorang perangkat untuk merangkap jabatan sebagai Plt di kursi kosong terkait. Jabatan kosong yang dimaksud jika perangkat desa yang bersangkutan meninggal dunia atau diberhentikan. Nah, ketika memang tak ada perangkat desa yang bisa ditunjuk mengisi kursi lowong terkait, barulah dilakukan pengisian melalui seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. “Permendagri itulah yang mendasari kami untuk mengubah Perda No 16/2016. Dengan memasukkan opsi mutasi dalam pengisian jabatan perangkat desa kosong,” papar Nuryanta.

Dikatakan, proses rotasi dan mutasi tak berlaku bagi sekretaris desa dan dukuh. Itu lantaran golongan kepegawaian sekretaris desa lebih tinggi dari perangkat setingkat kaur. Sedangkan dukuh merupakan perangkat desa yang memiliki kewenangan kewilayahan. Karena itu kursi dukuh yang lowong harus diisi orang baru. Bukan sekadar menggeser perangkat desa lain, apalagi menunjuk Plt. Hanya, saat ini mekanisme seleksi pemilihan dukuh juga masih menjadi bahan pembahasan pansus. “Kami mencoba susun formulasi yang pas. Supaya dukuh terpilih benar-benar bisa diterima masyarakat setempat,” ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan asal Cangkringan itu.

Di bagian lain, Nuryata membuka diri kepada Pemkab Sleman selaku tim ekskutif untuk turut memberikan sumbangsih pemikiran revisi Perda No 16/2016 maupun jika harus membuat produk hukum baru. “Kami akan serahkan ke eksekutif jika produk yang kami hasilkan nanti sulit dilaksanakan,” ujarnya.

Nuryanta berharap, masyarakat bisa ikut berperan aktif memberikan usulan materi perubahan Perda No 16/2016. Agar setelah regulasi baru ini ditetapkan nantinya tak menuai gejolak. (*/yog/fn)