JOGJA – Angka pelanggaran lalu lintas di sebagian kabupaten/kota di DIJ didominasi pelajar. Minimnya transportasi umum yang memadai sebagai pemicu utama. Sebab, jamak orang tua yang tak “sanggup” mengantarkan sekaligus menjemput anaknya dari sekolah. Tak pelak tidak sedikit anak di bawah umur “dibiarkan” melanggar lalu lintas. Yakni, mengendarai sepeda motor.

Jaksa Madya Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman Basaria Marpaung membenarkan bahwa sikap orang tua ikut andil dalam tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar. Mereka dengan mudah mengizinkan anaknya mengendarai sepeda motor.

”Padahal pelajar belum memiliki SIM (surat izin mengemudi),” jelas Basaria di kantornya pekan lalu.

Jaksa yang pernah berdinas di lingkungan Kejari Bantul ini prihatin dengan fenomena itu. Meski hal tersebut tak sepenuhnya kesalahan orang tua. Karena itu, Basaria menekankan, lembaganya bakal serius memberikan edukasi kepada masyarakat. Agar mereka tak mengizinkan anaknya mengendarai sepeda motor hingga menginjak usia dewasa.

”Jangan sampai orang tua lepas tanggung jawab dalam pengawasan,” tegasnya.
Di wilayah Sleman, Basaria menyebut angka pelanggaran lalu lintas sangat tinggi. Mencapai 32.628 kasus. Itu hanya dalam kurun waktu Januari-Juli 2018. Dari jumlah itu di antaranya melibatkan anak di bawah umur. Sedangkan jenis pelanggarannya bervariatif. Mulai melanggar marka, hingga tidak membawa surat dan alat kelengkapan. Seperti SIM, STNK (surat tanda nomor kendaraan), dan helm. ”Ada juga yang tidak menyalakan lampu saat siang hari,” sebutnya.

Fenomena serupa juga terjadi di Kota Jogja. Setidaknya ada 10.115 kasus pelanggaran lalu lintas yang ditangani Kejaksaan Negeri (kejari) Kota Jogja. Itu hanya dalam kurun waktu Januari-Juni 2018. Dari jumlah itu, 8000 perkara di antaranya melibatkan pelajar dan mahasiswa. ”Mayoritas pelanggar memang pelajar dan mahasiswa,” tegas petugas tilang Kejari Kota Jogja Anggit Pramudito pekan lalu.

Ada beragam jenis pelanggaran yang disidang. Mayoritas melanggar Pasal 281Undang-undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yaitu, tidak membawa SIM (surat izin mengemudi). Kemudian diikuti pelanggaran pasal 287. Yakni, melanggar rambu lalu lintas. Disusul tidak membawa surat atau alat kelengkapan. Seperti STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan helm. Ada pula yang tidak menyalakan lampu.

Khusus pelanggaran pasal 281, Anggit menekankan, denda maksimal bisa mencapai Rp 1 juta. Tapi, hingga sekarang belum ada satu pun pelanggar di Kota Jogja yang dijatuhi hukuman maksimal. ”Dendanya dari Rp40 ribu sampai Rp245 ribu,” ungkapnya.

Lalu, bagaimana dengan Bantul? Kasat Lantas Polres Bantul AKP Cerrynnova Madang Sari menilai, angka pelanggaran lalu lintas masih cukup tinggi. Meski, mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Merujuk data Sat Lantas, ada 14.086 kasus pelanggaran lalu lintas yang ditangani dalam kurun waktu Januari-Juli 2018.

”Pelanggaran didominasi usia produktif. Seperti anak-anak sekolah,” ujarnya.
Seperti Sleman maupun Kota Jogja, jenis pelanggaran lalu lintas di Bumi Projotamansari bervariatif. Kendati begitu, Cerry, sapaannya menekankan, ada beberapa titik yang kerap ditemui terjadi pelanggaran. Di antaranya simpang empat Jejeran, Pleret dan simpang tiga Imogiri. ”Dendanya bervariatif. Tidak membawa STNK atau SIM Rp 200 ribu. Menerobos rambu-rambu Rp 100 ribu,” sebutnya.

Guna keselamatan pengendara, Cerry mengimbau agar menggunakan helm. Sebab, fungsi alat pelindung kepala ini sangat vital. Meminimalisasi angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain, jenis pelanggaran ini di Kabupaten Bantul sangat tinggi. ”Mencapai 3.360 kasus,” katanya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Kulonprogo AKP Maryanto menyebut pelanggaran lalu lintas dalam kurun waktu Januari-Juli mencapai 14.302 kasus. Ironisnya, lebih dari separo pelanggaran melibatkan pelajar. Mereka terjaring razia saat berangkat atau pulang sekolah. ”Mencapai 7.598 kasus,” sebutnya.

Tarif Tetap E-Tilang Kurangi Efek Jera

Guna memangkas birokrasi sekaligus menghilangkan praktik pungutan pliar, Direktorat Lalu Lintas Polda DIJ sejak April 2017 menerapkan e-tilang. Kendati begitu, penerapan sistem ini tak lepas dari berbagai kelemahan. Yang paling kentara adalah besaran denda pelanggaran. Dalam beberapa persidangan denda tilang justru sama. Padahal, tidak semua jenis pelanggaran memiliki nominal denda yang sama. Dampaknya, denda datar ini mengurangi efek jera para pelanggar.

Kanit Gar Subditbingakkum Ditlantas Polda DIJ AKP Dwi Pujiastuti beralasan kepolisian hanya bertugas menilang. Sekaligus mencantumkan jenis pelanggaran beserta nominal dendanya.

”Dalam persidangan yang berhak adalah kejaksaan atau hakim,” jelasnya.
Terkait teknis e-tilang, Dwi memaparkan, pelanggar dapat langsung mengetahui besaran denda tilang yang dibayarkan. Itu karena dalam setiap notifikasi yang dikirimkan melalui pesang singkat terdapat besaran denda dan jenis pelanggaran.

“Denda juga bisa langsung dibayarkan tanpa menunggu sidang tilang,” ujarnya. (pra/har/cr6/tom/dwi/fn)

FORMAT E-TILANG: Setiap pelanggar wajib memberikan nomor ponsel. Pelanggar bakal menerima notifikasi melalui pesan singkat. Isinya jenis pelanggaran, pasal yang dilanggar, besaran denda, hingga nomor rekening pembayaran.