SLEMAN- Sampai saat ini dari 9. 825 puskesmas di Indonesia, hanya 4.912 yang yang sudah menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Berarti kurang dari 50 persen puskesmas yang memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Isu terkait yang menghambat puskesmas belum menjadi BLUD, yaitu masih banyak pemerintah daerah dan puskesmas yang belum satu pemahaman terkait dengan filosofi dan fleksibilitas BLUD.

Alasan lainnya, bagi puskesmas yang sudah menjadi BLUD sebagian besar masih kesulitan dalam menyusun rencana bisnis anggaran dan laporan keuangan. Karena itu, target puskesmas yang sekarang masih di bawah 50 persen, agar dapat terus bertambah.”Sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik di daerahnya masing-masing,” kata Direktur PT Syncore Indonesia Niza Wibyana Tito dalam seminar nasional dan penghargaan BLUD terbaik yang bertema Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Keuangan BLUD di Platinum Adisucipto Hotel, Sabtu (4/8).

Seminar yang dirangkai dengan awarding bagi puskesmas terbaik dan launching sertifikasi tenaga BLUD ini juga menghadirkan Ganda Partogi Sinaga, selaku kepala Sub Direktorat Puskesmas. Selain itu juga Kepala Seksi BLUD Wil 1 Wisnu Saputro, dan perwakilan dari Akademisi Akuntansi Sektor Public Rudy Suryanto.

Syncore Indonesia merupakan lembaga consulting, training, dan pengembangan SDM yang didukung oleh profesional. Awalnya syncor Indonesia merupakan perusahaan konsultan bisnis keuangan manajemen bisnis di beberapa perusahaan swasta, namun seiring perkembangannya Syncore Indonesia memberikan layanan di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLUD).

Sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan, pemerintah memandang perlu peraturan tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. BLUD diharapkan dapat menjadi acuan kepada penyedia pelayanan kesehatan agar berkerja lebih efektif dan efisien untuk melayani kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Karena segala sesuatu yang terukur untuk menjadi fasilitas yang kompeten dengan BLUD. “Jika dilakukan dengan terukur akan mempermudah pelayanan kesehatan,” kata Ganda Partogi.

Penghargaan puskesmas terbaik diberikan atas dasar laporan keuangan BLUD. Kriterianya, ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan BLUD, ketepatan waktu dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan, dan keaktifan dalam menjalankan konsultasi online. Penghargaan tersebut diterima puskesmas dari Kota Garut, Kota Madiun, dan Boyolali. (mg3/din/mg1)