Tertib lalu lintas masih seperti jauh panggang dari api. Itu salah satunya dipicu rendahnya denda. Denda yang dijatuhkan selama ini masih jauh dari ketentuan maksimal dalam peraturan perundang-undangan.

”Sehingga belum banyak memengaruhi pelanggar lalu lintas,” jelas Pakar Transportasi Pustral Universitas Gajah Mada Fajar Saumatmadji saat dihubungi Minggu (5/8).

Faktor pemicu lain adalah belum adanya sistem penilaian terhadap pelanggar lalu lintas. Menurutnya, sistem ini berfungsi mencatat pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan pengendara. Dengan begitu, sistem ini bakal membuat klasifikasi tipe-tipe pelanggar. Di sejumlah negara maju, setiap bentuk pelanggaran lalu lintas bakal tercatat menjadi rekam jejak SIM.

”Bahkan sangat memungkinkan SIM dapat dibekukan sementara atau bahkan dicabut apabila sering melakukan pelanggaran lalin,” ujarnya.

Kendati begitu, Fajar mengingatkan, ada hal lain yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi pelanggaran. Di antaranya dengan menanamkan pengetahuan bertransportasi sejak dini. Hingga seseorang berhak mengajukan SIM. Juga memberikan pemahaman bahwa mengemudikan kendaraan berisiko lebih besar dibanding dengan naik angkutan umum.

”Pemegang SIM juga harus dipastikan terampil mengemudi, memahami aturan, dan fisiknya kapabel mengemudi,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Fajar juga menyinggung tiga faktor penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Yaitu, pengemudi, kendaraan, dan jalan. Tiga kontributor terbesar dalam kejadian kecelakaan jalan yang diakibatkan oleh faktor pengemudi adalah lengah, melebihi batas kecepatan, dan mengantuk.

”Faktor ketidaktertiban berkontribusi hampir pada sepertiga kecelakaan lalu lintas akibat kesalahan manusia,” tambahnya.

Pada bagian lain, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Sri Wantini meminta setiap sekolah mendata siswanya yang mengendarai sepeda motor. Itu untuk mencegah pelajar yang notabene belum memiliki SIM mengendarai sepeda motor ke sekolah.

”Aturan di Perda Nomor 2 Tahun 2017 sudah ada. Sekolah harus mendata siswanya,” tutur Wantini.

Menurutnya, sekolah juga perlu menyosialisasikannya. Caranya bekerja sama dengan polsek setempat untuk memberikan pemahaman terkait kepada orang tua dan siswa.

”Yang jelas dinas melarang siswa yang belum memiliki SIM untuk bawa motor ke sekolah,” tegasnya. (ita/zam/fn)