PURWOREJO – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Purworejo akhirnya bisa mengikuti Pemilu 2019 di Kabupaten Purworejo. Sidang adjudikasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Purworejo menolak keberatan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan meminta agar proses penelitian berkas dari PSI dilakukan dalam tiga hari kerja mendatang.

“Mengabulkan permohonan pemohon (PSI, Red) untuk seluruhnya.

Membatalkan berita acara tentang pengembalian dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo pada Pemilu 2019 dari PSI tertanggal 18 Juli 2018,” kata Ketua Panwaslu Purworejo Rinto Hariyadi saat memimpin sidang adjudikasi penyelesaian proses pemilu di ruang sidang Panwaslu Purworejo, Jumat (3/8).

Sidang yang berlangsung terbuka itu dihadiri seluruh anggota KPU Purworejo dan Ketua PSI Purworejo beserta kuasa hukum serta simpatisan PSI. Air mata sempat menetes saat keputusan dibacakan, baik dari PSI maupun termohon yakni anggota KPU Purworejo Divisi Pemantauan, Pemungutan, Pemungutan Suara, Data dan Informasi Widya Astuti.

Atas keputusan yang ditetapkan itu, Widya Astuti mengaku pihaknya siap melaksanakan. Terhadap waktu tiga hari yang diperlukan masih akan dikoordinasikan dengan sesama komisioner di KPU Purworejo. “Intinya kami bisa menerima. Langkahnya seperti apa, nanti akan kami koordinasikan bersama,” ujar Widya.

Terkait dari tahapan normal di mana seluruh parpol telah menyelesaikan perbaikan berkas bakal calon anggota DPR/DPRD (BCAD), Widya mengatakan terhadap kasus PSI akan dilaporkan ke KPU Provinsi Jawa Tengah. “Akan kita koordinasikan dan laporkan juga ke KPU Purworejo,” tambah Widya.

Kuasa Hukum PSI Purworejo Teguh Purnomo menilai, putusan dari majelis sidang sudah tepat. PSI dinilainya secara legal standing sudah memenuhi persyaratan, di mana mereka telah mengajukan pendaftaran sebelum waktu habis.

“Putusan ini menjadi sebuah koreksi bagi penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, jika yang dilakukan mereka itu belum maksimal. Sebenarnya bisa saja verifikasi saat itu dilakukan, tapi ternyata ditolak,” kata Teguh.

Teguh berharap pengalaman ketidakmaksimalan KPU itu tidak akan terulang lagi. Dan jika nantinya masih muncul potensi tidak maksimal dalam melayani kliennya, dia siap melakukan proses hukum lagi. “Akan kami adukan mereka (KPU, Red) ke lembaga yang ada di atas,” tandas Teguh.

Ditemui usai sidang, Ketua Panwaslu Purworejo Rinto Hariyadi mengatakan, pihaknya melihat KPU Purworejo telah menyalahi prosedur pelayanan yang sudah ditetapkan dalam standar operasional prosedur. PSI yang datang sekitar pukul 23.30 dan menyerahkan berkas pendaftarannya, tidak langsung diproses. “Seharusnya setelah penyerahan berkas akan langsung dilakukan penelitian. Dari situ akan diketaui kekurangannya apa saja,” ujar Rinto.

Panwaslu melihat dalam hal ini KPU tidak melakukannya dan pengecekan tidak dilakukan secara keseluruhan, sehingga tidak diketahui kekurangannya secara pasti. KPU hanya melihat berkas yang ada amburadul dan minta untuk ditata agar mudah dibaca. (udi/laz/mg1)