JOGJA – Polemik tanah di RT 06/RW 08 Penumping, Gowongan, Jetis, diminta bisa diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Termasuk dengan tidak melibatkan warga Papua dalam persoalan tanah seluas 3.200 meter persegi. Dikhawatirkan hal itu akan membuat konflik dengan warga Kota Jogja.

“Kita hormati bersama proses hukum yang sedang berjalan, tapi kenapa harus melibatkan orang Papua,” ujar orang tua kandung serta penasihat warga Papua di DIJ RM Acun Hadiwidjojo ketika ditemui di kediamannya, Ndalem Notoprajan, Jumat (3/8).

Pelibatan warga Papua di DIJ itu diketahuinya saat ada warga Papua yang mengadu ke rumah Acun, karena diajak ke Penumping. Acun menjelaskan dari pengakuan warga Papua yang datang ke rumahnya, mereka dijemput dari asrama masing-masing dan diajak ke Penumping. Tapi di jalan, warga Papua tahu jika persoalan tanah di sana terkait dengan RM Jafferson Lanang yang merupakan putera Acun. “Saya kaget ada pihak yang tidak bertanggung jawab mau membenturkan warga Papua dengan anak saya,” lanjutnya.

Menurut Acun, warga Papua pun menolak diajak ke Penumping karena tahu hanya akan dibenturkan dengan Lanang maupun warga setempat. Sesuai komitmen warga Papua kepadanya, mereka sudah tidak mau berulah lagi di Kota Jogja. Itu sesuai dengan diangkatnya pria yang bergelar KRT Poerbokusumo itu sebagai bapak kandung oleh masyarakat Papua di DIJ pada 13 Juli lalu. “Kenapa warga Papua yang tidak ada sangkut pautnya dilibatkan,” ujarnya heran.

Terkait warga yang parkir di lahan Penumping itu, Acun juga mengatakan sudah menanyakan kepada anaknya. Hasilnya diketahui para penolak itu bukan warga setempat. Menurutnya, yang masih parkir di lahan Penumping itu justru ada yang merupakan pedagang Pasar Kranggan.

Untuk warga setempat, Acun mengklaim selama ini tidak ada masalah. “Sebelumnya juga ada yang parkir di sana telepon dan sukarela memindahkan mobilnya,” jelas keponakan HB IX itu.

Penghageng di Keraton Joga ini juga mendorong kepolisian bisa bertindak mengantisipasi potensi konflik di sana. Acun juga menegaskan langkah yang dilakukan oleh Lanang tidak pernah mengatasnamakan institusi Keraton Jogja. “Tidak pernah menggunakan nama Keraton Jogja, semua yang kami lakukan atas nama pribadi,” tegasnya. (pra/laz/mg1)