KULONPROGO – Relokasi sejumlah masjid terdampak New Yogyakarta International Airport (NYIA) masih menunggu izin resmi tukar guling (ruislag) lahan berstatus tanah wakaf dari Kementerian Agama RI. Proses legalisasi masih berjalan.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kulonprogo Nurudin mengatakan ada 26 syarat yang sudah dibereskan. Syarat tersebut sudah ada di Kanwil Kemenag DIJ.

Syarat tersebut berupa akta wakaf, sertifikat tanah pengganti beserta surat keterangan tidak dalam sengketa. Termasuk syarat persetujuan ahli waris wakif (pemberi wakaf) beserta nazhir (pengelola wakaf).

“Kami perlu rekomendasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebelum diajukan ke Menteri Agama,” kata Nurudin Kamis (2/8).

Salah satu ganjalan proses pengajuan belum adanya Surat Keputusan (SK) Bupati Kulonprogo. SK tersebut berupa pertimbangan kelayakan nilai antara tanah wakaf dengan tanah penggantinya. SK tersebut masih dalam proses pelengkapan Bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat) Sekretariat Daerah Kulonprogo.

“Pekan kemarin SK sudah akan ditandatangani bupati. Namun masih ada kekurangan data dari PT Angkasa Pura (AP) I. Kalau SK sudah ada, tinggal proses ke BWI dilanjut Kemenag Pusat,” kata Nurudin.

Tanah wakaf yang terdampak bandara ada lima bidang di Desa Glagah, Palihan, dan Kebonrejo. Empat bidang berupa bangunan masjid dan satu musala.

Masing-masing, Masjid Baitul Jannah (Kepek, Glagah), Masjid Al Hidayah (Kragon II, Palihan), dan Musala Nurul Iman (Bapangan, Glagah). Dua lainnya, Masjid Darussalam (Kebonrejo) dan Masjid Al Ikhlas (Munggangan, Palihan).Masjid yang belum dieksekusi tinggal Masjid Al Hidayah serta Musala Nurul Iman. AP I akan merobohkan jika sudah adamasjid pengganti.

Masjid Al Hidayah sedianya akan ditukar ke lahan di kompleks relokasi Palihan I. Menempati lahan tanah kas desa. Sedangkan Musala Nurul Iman bakal dipindah ke tanah kas desa di Janten.

“Kendati izin resmi tukar guling belum terbit, pemindahan masjid sudah bisa dilakukan. Secara prinsip sudah diizinkan sebagaimana diatur dalam UU tentang wakaf,” kata Nurudin.

Regulasi membolehkan tukar guling tanah wakaf. Sebab ada kesepakatan antara nazhir dan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan umat.

“Apalagi ini untuk proyek nasional. Namun pihak terkait menunggu (keputusan menteri) diterbitkan, baru masjid dipindahkan,” kata Nurudin.

Kepala Desa Palihan Kalisa Paraharyana mengatakan pihaknya belum berani merelokasi Masjid Al Hidayah. Sebab belum ada izin Menteri Agama. “Kami masih gamang dalam bertindak. Kalau calon lokasi penggantinya sudah ada,” katanya. (tom/iwa/mg1)