KULONPROGO – Pemerintah desa (pemdes) harus bisa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Sebab saat ini desa secara mandiri melakukan pembangunan wilayahnya.

Sesuai UU 6/2014 tentang Desa, pemdes kini sebagai pelaksana program pembangunan pemerintah. Tidak lagi hanya sebatas sebagai lokasi pembangunan.

Guna mempermudah pemdes menyusun RPJMDes, Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM menggelar pengabdian masyarakat di Desa Brosot dan Desa Banaran, Kecamatan Galur. Acara diadakan di balai desa setempat (20-27/7).

Ketua Program Kegiatan Dra Ratnawati SU mengatakan pemdes menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh. ‘’Desa menjadi subjek pembangunan, bukan lagi sebagai objek,’’ kata Ratnawati.

Konsekuensinya, mulai 2015 pemerintah mengalokasikan dana Rp 1 miliar untuk setiap desa. ‘’Salah satu syarat pencairan Dana Desa tersebut, desa harus punya RPJMDes, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),’’ kata Ratnawati.

Selama ini, desa-desa belum berpengalaman menyusun dokumen-dokumen tersebut. Mereka masih memiliki keterbatasan menyusun RPJMDes.

Program tersebut diharapkan memberi kemampuan Pemdes Banaran dan Brosot menyusun RPJMDes. Menjadi kerangka acuan kebijakan pelaksanaan pembangunan desa lima tahun ke depan.

Acara tersebut merupakan hibah Program Kemitraan Masyarakat (PKM). Dibiayai Ditjen Risbang Kemenristek Dikti di bawah koordinator Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM. (tom/iwa/mg1)