KULONPROGO – Tersendatnya pembayaran klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak hanya dialami RSUD Wates. Lebih dari itu, seluruh puskesmas rawat inap (ranap) di Kulonprogo juga mengalami hal serupa.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulonprogo Ananta Kogam menyebut ada dua jenis layanan kesehatan puskesmas yang dikaver BPJS Kesehatan. Yaitu, pelayanan dengan metode klaim pada penggunaan kamar, dan perhitungan kapitasi. Perhitungan kapitasi didasarkan pada jumlah pasien yang dilayani dan dokter di puskemas. Nah, pembayaran klaim yang mengalami keterlambatan adalah pelayanan dengan metode klaim pada penggunaan kamar. Alias, layanan di puskesmas ranap.

”Total ada tujuh puskesmas ranap. Dua di antaranya menyediakan ruang bersalin,” jelas Ananta saat dihubungi Rabu (1/8).

Kendati begitu, Ananta menyebutkan, nominal pembayaran klaim yang tersendat tidak besar. Hanya di kisaran Rp 5 juta per puskesmas. Lalu, bagaimana dengan puskesmas non-ranap? Menurutnya, ada 14 puskesmas non-ranap se-Kulonprogo. Belasan fasilitas kesehatan tingkat pertama ini juga melayani pelayanan yang dikaver BPJS Kesehatan. Yaitu, pelayanan dengan metode perhitungan kapitasi. Persis layanan di puskesmas ranap. Dibanding klaim penggunaan kamar, nominal pembayaran pelayanan ini jauh lebih besar. Mencapai Rp 150 juta.

”Tapi pelayanan ini tidak mengalami keterlambatan,” ucapnya.

Ketika disinggung mengenai penyebab keterlambatan, Ananta menduga karena lamanya proses verifikasi. Terutama, verifikasi penggunaan fasilitas dan obat pasien. Ini berbeda dengan model kapitasi. Sebab, klaim ini berdasar perhitungan tersendiri.

”Cukup dihitung dari prolanis, contact rate, dan tunjangan rujukan yang diberikan puskesmas,” katanya.

Kendati mengalami keterlambatan, Wakil Ketua DPRD Kulonprogo Ponimin Budi Hartono berharap pelayanan kesehatan tetap berjalan maksimal. Baik di RSUD maupun puskesmas.

Pada bagian lain, Direktur RSUD Sleman Joko Hastaryo menyebut tunggakan pembayaran klaim BPJS Kesehatan hampir mencapai Rp 11,7 miliar. Tunggakan ini meliputi klaim bulan Mei hingga Juni. Rinciannya, besaran klaim bulan Mei sekitar Rp 6,2 miliar dan Juni Rp 5,5 miliar.

”Untuk klaim Juli baru akan kami ajukan,” katanya saat dihubungi Rabu (1/8).

Hingga sekarang Joko memastikan kondisi keuangan rumah sakit yang dipimpinnya itu belum terganggu. Manajemen rumah sakit pelat merah ini menyiasati keterlambatan pembayaran klaim dengan dana cadangan. Itu untuk menutup berbagai kebutuhan operasional. Kendati begitu, Joko tetap waswas bila keterlambatan ini mencapai berbulan-bulan.

”Tapi, keterlambatan lebih dari tiga bulan pasti akan memengaruhi pelayanan,” kata Joko menyebut bahwa hampir 90 persen pasien RSUD menggunakan BPJS.

Sementara itu, Kanit Hukum Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Sleman Yuni Wibawa berdalih lembaganya bakal memproses pembayaran jika berkas sudah masuk.

”Karena kami membayar berdasarkan berkas yang masuk,” ucapnya. (tom/har/zam/mg1)