(GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA)

GUNUNGKIDUL – Ketidakjelasan rencana penataan kawasan pantai selatan DIJ makin tampak nyata. Bupati Gunungkidul Badingah bahkan mengaku kesulitan menata kawasan pantai di wilayahnya. Panjang garis pantai sejauh 72 kilometer menjadi alasannya. Menurut Badingah, pemerintah pusat harus ikut cawe-cawe untuk menata pantai sejauh itu. Mulai pembuatan masterplan hingga penganggarannya.

“Kami sudah mengajukan proposal penataaan kawasan pantai selatan. Tapi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) belum meresponsnya,” ungkap Badingah di sela dialog dengan Menteri Pariwisata di GOR Siyono Playen, Gunungkidul Selasa (31/7).

Badingah berharap segera mendapat panggilan Kemenpar untuk memaparkan rencana penataan kawasan pantai selatan Gunungkidul.

Badingah menegaskan, penataan kawasan pantai mendesak dilakukan. Ini mengingat ancaman gelombang tinggi cukup besar. Sebagaimana diketahui, gelombang tinggi yang menerjang kawasan sempadan pantai selatan beberapa waktu lalu mengakibatkan kerusakan ratusan bangunan.

Di sisi lain Badingah ingin bergerak cepat dalam upaya percepatan pembangunan. Agar tak ketinggalan dengan daerah lain, khususnya di DIJ. Menyusul pelaksanaan proyek bandara baru New Yogyakarta International Airport di Kulonprogo.

Arif Yahya merasa prihatin mendengar penjelasan Badingah. Dia pun berjanji membantu menata kawasan pantai selatan Gunungkidul secara penuh. “Kami pasti bantu (masterplan, Red),” ujarnya.

Arif khawatir jika saat ini ternyata memang belum ada rencana induk pengembangan kawasan pantai Gunungkidul. Padahal, rencana induk sangat krusial sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan suatu kawasan. Apalagi menata pantai sejauh 72 kilometer.

Ihwal banyaknya bangunan melanggar kawasan sempadan, Arif menegaskan, hal itu sudah berkali-kali menjadi sorotan presiden maupun menteri kelautan. “Jangan membangun di bibir pantai. Jadikan pantai sebagai beranda depan rumah kita,” tuturnya.

Sementara itu, kehadiran menpar tak disia-siakan anggota tim SAR Korwil II Gunungkidul untuk curhat. Sebagai garda terdepan dalam penyelamatan korban kecelakaan, SAR tak didukung sarana dan peralatan memadai.

Koordinator SAR Korwil II Gunungkidul Marjono mengatakan, sejauh ini pemkab setempat telah memberikan bantuan. Tapi belum cukup. “Perlu ditambah, Pak Menteri,” ungkapnya.

Menurutnya, respond cepat dalam upaya penyelamatan korban kecelakaan, khusunya laka laut, menjadi sangat penting dalam upaya meminimalisasi jatuhnya korban jiwa. Namun, saat ini SAR Gunungkidul hanya memiliki satu unit kapal cepat jet ski. Diperoleh lewat pengadaan APBD Gunungkidul 2016. Itu pun jet ski tak bisa difungsikan secara optimal. Menurut Marjono, jet ski sangat menyulitkan anggota SAR dalam proses evakuasi korban laka laut. “Harapan kami bisa ditambah kapal cepat,” ujarnya.

Selain itu, Marjono juga minta bantuan mobil ambulans. Sebab, tiga unit ambulans yang tersedia saat ini hanya satu unit yang layak pakai. “Dua ambulans lainnya merupakan bekas mobil dinas camat,” bebernya. Ambulans yang ada pun juga tak selalu stand by di posko SAR, meski setiap hari beroperasi. Sebab, tak sedikit warga yang menggunakan mobil ambulans tersebut untuk kepentingan kemanusiaan.

Menjawab keluhan Marjono, Arif yahya menyambut positif. Menpar berjanji menyampaikan seluruh uneg-uneg pengelola kawasan pantai selatan kepada Presiden Joko Widodo. (gun/yog/fn)