Pakar hukum Prof Dr Sigit Riyanto SH LLM menyatakan, tindak kecurangan dan perjokian dalam proses penerimaan mahasiswa baru telah merusak sistem perguruan tinggi. Dari aspek hukum, Sigit menyebut, setidaknya dapat dilihat dari dua sisi.

Pertama, hukum pidana karena pelanggaran peraturan yang bersanksi seperti pemalsuan identitas. Kedua, melanggar standar etika dan perilaku dalam peraturan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Baik secara nasional maupun dalam lingkup perguruan tinggi.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengatakan, pelaku joki dapat dipidana dengan dasar pemalsuan atau penyalahgunaan informasi. Sedangkan dari universitas, berdasar pelanggaran standar etika dan perilaku.

“Nanti tergantung polisi mau menggunakan pintu masuk aturan hukum yang mana, dilihat kasus per kasus,” jelas Sigit saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/7).

Alasannya, modus yang digunakan berbeda-beda. Dia menyebutkan ada yang menggantikan ujian, komunikasi jarak jauh, atau sama-sama menjadi peserta ujian lalu mengganti lembar jawaban. Perjokian bisa jadi melibatkan pihak ketiga yang bisa jadi juga bagian dari internal kampus.

Dengan proses masuk kuliah yang curang seperti itu, dikhawatirkan proses selama perkuliahan hingga bekerja juga melakukan hal yang sama. Dia menambahkan, universitas perlu mengecek juga mahasiswa angkatan sebelumnya. Mewaspadai barangkali ada yang melakukan proses kecurangan yang sama. Bahkan kalau sudah lulus ketahuan memperoleh ijazahnya dengan cara curang, maka akan dicabut.

Polisi harus konsisten menegakkan aturan dan tidak tebang pilih. “Jangan-jangan ada kepentingan tertentu, pelakunya berhubungan dengan siapa, biasanya begitu. Modus-modus seperti itu selalu ada,” katanya.

Terkait keputusan UAD yang belum melaporkan kasus perjokian ke pihak kepolisian, Sigit menilai sebagai pilihan pragmatis supaya tidak buang-buang energi. Pelaku bisa dengan berbagai modus.

“Pengelola kampus dan polisi seharusnya juga bisa kreatif menghadapi modus seperti itu. Siapa bilang tidak merugikan orang lain? Dia merusak sistem pendidikan tinggi. Kedua, dia memperoleh sesuatu secara tidak berhak dan mengurangi hak orang lain,” tegasnya.

Dikatakan, bisa juga jokinya punya afiliasi dengan perguruan tinggi tertentu. “Misalnya mahasiswa UGM jadi joki di UMY. Nah UMY bisa menyelenggarakan aturan internalnya untuk mereka yang menikmati perjokian. UGM yang memproses jokinya dipecat,” bebernya.

Sigit mengatakan, pihak universitas perlu membuat pakta integritas. Di mana semua mahasiswa harus menandatangani perjanjian untuk tidak terlibat dalam kecurangan. Jika terbukti melanggar dikenai sanksi. “Instrumen seperti itu harus disediakan,” tambahnya.

Tergantung bagaimana universitas yang bersangkutan berani mengambil sikap dan memutuskan secara konsisten. “Sekarang pertanyaannya, masyarakat kok mau? Kita harus mendidik masyarkaat juga,” ujarnya.

Dia menegaskan, konsistensi bukan hanya pengelola dan penegak hukum, tetapi juga di masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu diberi sosialisasi terkait etika dan sanksi bahwa kecurangan seperti itu akan menghadapi risiko yang berat.

Jika kasus perjokian ini dipandang secara nasional sebagai suatu persoalan yang mengganggu dan merusak sistem pendidikan tinggi Indonesia, menurut Sigit, Kemenristekdikti bisa mengeluarkan peraturan menteri untuk menangkalnya. Selain itu koordinasi antaruniversitas juga bisa dilakukan. Dengan berbagi informasi bahwa calon mahasiswa yang pernah terlibat dalam kegiatan perjokian masuk daftar hitam perguruan tinggi. (tif/laz/fn)