JOGJA – Tak adanya kepastian waktu penataan kawasan sempadan pantai menjadi alasan anggota Pokdarwis Pantai Sepanjang, Gunungkidul nekat membangun kembali gazebo dan warung makan yang rusak akibat terjangan gelombang tinggi 18-25 Juli lalu.

Ketua Pokdarwis Pantai Sepanjang Priyo Sudibyo mengaku telah bertemu pejabat Pemkab Gunungkidul untuk membicarakan rencana penataan kawasan pantai. Namun, sejauh ini pengelola wisata belum mendapat informasi detail ihwal pelaksanan rencana tersebut. “Kami tak bisa menunggu lebih lama tanpa ada aktivitas wisata,” dalihnya, Senin (30/7).

Dengan alasan tersebut anggota pokdarwis sepakat saweran untuk membangun talud penahan ombak dan memperbaiki gazebo. Lokasi pendirian gazebo diundurkan sekitar tiga meter dari tempat semula. Total ada 140 gazebo.
Selain itu anggota pokdarwis juga berencana menanam pandan untuk mencegah abrasi. “Iuran kami per orang sekitar Rp 6 juta,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, kawasan sempadan pantai sejauh 100 meter dari bibir pantai harus bersih dari segala bentuk bangunan. Itu merujuk Peraturan Daerah DIJ Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Presiden No 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

Mengacu regulasi tersebut keberadaan gazebo yang dibangun ulang pokdarwis berarti melanggar aturan. Mengenai hal itu, Priyo mempersilakan pemerintah membongkar seluruh gazebo jika memang diperlukan. Kapan saja. Dengan catatan ada lokasi pengganti untuk memindahkan gazebo tersebut.
“Sampai sekarang kan belum tau kapan penataan itu dimulai. Lahan pengganti juga belum ada,” bebernya.

Menurut Priyo, pemerintah setempat pernah menyiapkan lahan relokasi untuk warung-warung makan pesisir selatan. Namun area itu saat ini digunakan sebagai rumah produksi garam.
Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul Asti Wijayanti mengatakan, penataan lapak milik warga akan dilakukan secara bertahap. Terutama yang selama ini menempati wilayah pasir pantai. Kendati demikian, Asti beralasan, penataan kawasan pantai masih harus disesuaikan dengan sumber dana dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Menurut Asti, faktor SDM menjadi kendala tersendiri dalam upaya penataan kawasan pantai. “Jumlahnya terbatas,” ucapnya.

Keterbatasan jumlah SDM yang dimaksud adalah warga yang bisa dimobilisasi untuk percepatan dan pemulihan kawasan pasca gelombang tinggi.
Sementara soal anggaran, menurut Asti, Pemprov DIJ telah menyanggupi dengan dana keistimewaan (danais).

“Kami tidak bisa menyampaikan target selesai (penataan pantai, Red). Tentu ingin secepatnya, tapi ya tergantung dana dan SDM, ” katanya
Bupati Gunungkidul Badingah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah terkait (OPD) segera cancut taliwondo dan bekerja sama dengan segenap kemampuan mengatasi persoalan penataan kawasan pantai.

Perlu diketahui gelombang tinggi yang menyapu 31 kawasan pantai selatan DIJ menimbulkan kerugian cukup besar. Kerusakan akibat bencana alam pada 18-25 Juli lalu diperkirakan mencapai Rp 7,29 miliar. Tak kurang 395 gazebo dan ratusan warung makan rusak akibat terjangan gelombang laut.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) DIJ Biwara Yuswantana berharap, peristiwa tersebut menjadi momentum penataan kawasan sempadan pantai. “Bangunan yang rusak tersapu gelombang itu memang berada di wilayah ilegal,” tegasnya, Senin (30/7).

Menurut Biwara, kerusakan terparah terjadi di wilayah pantai Gunungkidul. Total kerugian mencapai Rp 3,64 miliar. Kemudian di wilayah Kulonprogo Rp 2,76 miliar dan Bantul Rp 855,5 juta. Data tersebut belum termasuk kerugian akibat gelombang tinggi yang masih menerjang pesisir selatan kemarin. “Fasilitas milik pemerintah seperti posko SAR serta dermaga di Sandeng, Bantul jadi prioritas utama perbaikan,” katanya.

Biwara mengingatkan, demi keselamatan wisatawan diimbau selalu mengikuti arahan petugas SAR saat berlibur di pantai. Termasuk larangan mandi di laut.
Sedangkan para pedagang dan pemilik warung makan diimbau memindahkan dagangan supaya tidak merugi saat gelombang tinggi kembali menerjang pantai selatan. “Para nelayan juga jangan melaut dulu,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIJ Bayu Mukti Sasongko mengungkapkan, gelombang tinggi menyebabkan dua kapal sekoci tenggelam di Pelabuhan Sadeng. Juga ada beberapa kerusakan ringan pada kapal motor dan perahu milik nelayan. “Total kerugian belum dihitung, tapi ada kalau ratusan juta,” katanya.

Meski belum menghitung angka pasti, Bayu menyatakan, gelombang tinggi juga berdampak pada pasokan ikan nelayan. Pasokan ikan terus menurun seiring belum melautnya para nelayan. Kendati demikian, menurut Bayu, hal itu bukan masalah. Sebab, pasokan ikan laut di DIJ lebih banyak dipasok dari luar daerah, seperti Semarang. Sedangkan ikan air tawar didatangkan dari Boyolali dan Tulungagung. (gun/pra/yog/mg1)