BANTUL – Manajemen RSUD Panembahan Senopati sejak tiga bulan terakhir harus memutar otak. Itu akibat tersendatnya pembayaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hingga sekarang badan yang beroperasi sejak 1 Januari 2014 itu menunggak pembayaran klaim Rp 26 miliar.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Agus Budi Raharja mengungkapkan, BPJS mulai menunggak saat pembayaran klaim untuk bulan April. Berlanjut hingga bulan Juli. Meski, BPJS saat itu berjanji bakal membayar pada bulan berikutnya setiap menunggak pembayaran. Nominal klaim yang harus dibayar BPJS Kesehatan setiap bulannya mencapai Rp 7 miliar hingga Rp 9 miliar.

”Ketika menunggak BPJS juga harus membayar denda,” jelas Gus Bud, sapaannya merahasiakan besaran denda saat ditemui di ruang kerjanya Senin (30/7).

Saat komunikasi terakhir, bekas sekretaris Bappeda Bantul ini menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan berkomitmen bakal mulai membayar klaim pada pertengahan Agustus.

Akibat besarnya nilai tunggakan, manajemen rumah sakit pelat merah ini terpaksa harus memanfaatkan dana cadangan untuk kebutuhan operasional.

Seperti pengadaan obat, membayar listrik, dan air. Kendati begitu, Gus Bud menyebut dana cadangan ini semakin menipis. Menyusul besarnya biaya operasional yang harus dikaver.

”Dana cadangan rumah sakit sekitar Rp 20 miliar,” sebutnya.

Lalu, bagaimana jika BPJS kembali menunggak? Gus Bud mengakui hal tersebut bakal menambah beban rumah sakit. Kendati begitu, manajemen rumah sakit telah mempersiapkan langkah antisipasi. Yakni, dengan mengajukan peminjaman dana talangan ke Bank Mandiri. Dengan agunan klaim rumah sakit.

”Bunga bank nanti dibayar dengan denda dari BPJS,” katanya.
Kendati ada problem keuangan, pejabat yang tinggal di Sewon ini berkomitmen RSUD tetap memberikan pelayanan maksimal. Mengingat, jumlah pasien yang ditangani sangat banyak. Mencapai 700 hingga 800 pasien per hari.

”90 persen di antaranya pemegang BPJS,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jogjakarta Dwi Hesti Yuniani mengungkapkan, pembayaran klaim menunggu droping dana dari BPJS Kesehatan pusat. Artinya BPJS cabang baru dapat membayar bila pusat telah mentransfer. Kendati begitu, Nia, sapaannya meminta RSUD Panembahan Senopati menunggu. Sebab, tunggakan telah jatuh tempo. ”Tinggal pencairan dana,” ucapnya.

Tunggakan pembayaran klaim BPJS juga terjadi di RSUD Wates. Nilainya mencapai Rp 13,4 miliar. Rinciannya, Rp 6,6 miliar merupakan klaim tertunda sejak Desember 2017. Sedangkan klaim pelayanan periode Mei 2016 Rp 4,4 miliar, dan klaim obat kronis periode Juli 2017 – Maret 2018 Rp 2,2 miliar.

“Klaim sudah diajukan ke BPJS namun pending. Kami terus terang galau,” ucap Direktur Utama RSUD Wates Lies Indriyati kemarin.

Banyaknya klaim BPJS yang belum bisa dicairkan membuat operasional rumah sakit kelabakan. Pekan lalu, manajemen bahkan terpaksa mencairkan deposito di bank senilai Rp 1 miliar untuk menjamin kelangsungan pelayanan.

“Kami juga harus mencari dana talangan ke perbankan apabila dana deposit itu tidak mencukupi,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Bidang Jaminan Manfaat Rujukan BPJS Kantor Cabang Sleman Ika Eri Hariani berdalih tunggakan klaim yang belum dibayarkan kepada RSUD Wates hanya sebesar Rp 4,4 miliar. Yakni klaim periode Mei 2018 dengan jatuh tempo pembayaran 17 Juli 2018. Klaim lainnya belum tercatat sebagai utang lantaran belum terverifikasi. Selain itu karena berkas dalam pengajuan berita acara pengajuan klaim tidak lengkap. “Klaim untuk pelayanan Juni 2018 pun masih dalam proses verifikasi,” katanya.

Perlu diketahui bahwa Kantor BPJS Cabang Sleman juga membawahi Kulonprogo. (ega/tom/zam/yog/mg1)