TINDAKAN curang masuk perguruan tinggi bukanlah hal baru di wilayah DIJ. Hal itu sudah pasti mencoreng dunia pendidikan. Wakil Ketua Bidang Akademik Dewan Pendidikan DIJ Prof Dr Buchory MS MPd merasa prihatin masih adanya fenomena perjokian. Seperti terjadi saat ujian masuk Fakultas Kedokteran UAD. “Apa pun modus dan alasannya, perjokian masuk perguruan tinggi tak bisa ditoleransi,” tegas Buchory kemarin. “Flagiasi saja sangat dilarang, apalagi perjokian,” tandasnya.

Prof Dr Buchory MS MPd (RADAR JOGJA FILE)

Menurut Buchory, semua pihak yang terlibat perjokian harus dijatuhi sanksi setimpal. Baik si joki maupun calon mahasiswa yang meminta jasanya. Termasuk pihak yang berperan menjual jasa joki. “Supaya ada efek jera,” ujar sosok yang juga menjabat wakil ketua Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI Pusat.

Sanksi tersebut bisa berupa blacklist bagi mahasiswa terkait, sehingga tak bisa kuliah di perguruan tinggi. Dengan begitu, kecurangan saat masuk perguruan tinggi bisa dicegah, atau setidaknya diminimalisasi.

Buchory berpendapat, seorang calon mahasiswa yang masuk perguruan tinggi melalui cara tak benar, kelak kalau sudah bekerja rawan menyalahgunakan profesinya. Terutama untuk mendapatkan dana yang tak halal. Orang dengan tipikal seperti itu, lanjut Buchory, seolah-olah menganggap segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Sehingga untuk mencapai tujuan tertentu cara apa pun ditempuh. “Hal inilah yang akan mempersubur tindakan korupsi di negeri ini,” ucap guru besar Pascasarjana Universitas PGRI Yogyakarta ini.

Adapun langkah pencegahan yang bisa dilakukan, menurut Buchory, setiap lembaga pendidikan harus membuat pengumuman terbuka sebelum menggelar tes ujian masuk. Bahwa setiap peserta curang yang ketahuan akan di-blacklist. Selain itu memperketat pengawasan dan pemeriksaan sebelum ujian berlangsung.

Dikatakan, fenomena perjokian memang tak hanya marak di perguruan tinggi negeri. Pun demikian perguruan tinggi swasta. Kesetaraan perguruan tinggi negeri dan swasta saat ini hampir berimbang. Sebab, masing-masing perguruan tinggi telah distandarisasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). (tif/yog/mg1)