JOGJA – Sekitar 2.000 warga Kota Jogja saat ini tinggal di luar negeri. Mereka termasuk di antara sekitar 5.000 penduduk Kota Jogja yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Jika tidak bisa pulang, para diaspora atau warga Indonesia yang ada di luar negeri tersebut akan difasilitasi perekaman data e-KTP-nya. Yakni perekaman di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat.
“Difasilitasi Kemendagri melakukan perekaman di luar negeri,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kota Jogja Sisruwadi.
Dia mengatakan hal tersebut di sela sosialisasi Administrasi Kependudukan bagian dari Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Tingkat Kota Jogja, Senin (30/7). Warga Kota Jogja yang ada di luar negeri tersebut ada yang sekolah atau bekerja.

Sisruwadi mengatakan di Kota Jogja saat ini yang belum melakukan perekaman e-KTP sekitar 5.000 orang atau 1,7 persen dari total wajib e-KTP di Kota Jogja. Jumlah tersebut termasuk sekitar 3.000 siswa yang akan berusia 17 tahun saat Pemilu 2019.
Untuk para siswa yang akan berusia 17 tahun saat Pemilu, Dindukcapil Kota Jogja akan melakukan perekaman secara offline. “Fisik e-KTP akan diberikan saat usianya 17 tahun,” kata Sisruwadi.
Dindukcapil Kota Jogja saat ini menyiapkan satu kader masyarakat tertib GISA, disebut dermatib GISA. Sudah ada 53 kader dermatib GISA, kerjasama dengan Forum Kampung Panca Tertib.

Tugasnya, memberikan contoh tentang tertib administrasi kependudukan. Sekaligus membantu apabila ada masyarakat yang kesulitan mengurus administrasi kependudukan.
Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan Pemkot Jogja mulai melakukan pendataan. Termasuk pemberian bantuan berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK).

Hal tersebut untuk menghindari warga yang berulang di data maupun memperoleh bantuan dari Pemkot Jogja. “Data didasarkan pada NIK warga, sehingga tidak ada lagi warga yang memperoleh bantuan berkali-kali atau bantuan tidak tepat sasaran,” kata HP. (pra/iwa/mg1)