PURWODADI-Pengelola Panti Rehabilitasi Sosial Plandi yang dihuni penderita gangguan jiwa di Jalan Raya Pandi No 1 Desa Plandi, Purwodadi, Purworejo, mengharapkan pengertian pemerintah desa setempat untuk memberikan kelonggaran waktu pindah.

Berhubung saat ini sedang menyelesaikan bangunan, pihak panti meminta kesediaan pemerintah desa dan masyarakat sekitar untuk bersabar.”Setidaknya dari sisi kemanusian, pihak panti meminta agar 60 lebih penghuni di panti tersebut bisa memperoleh kehidupan yang layak,” kata Hani Subagio SH KN, Advokat di HASK Lawfirm Yogyakarta, selaku konsultan hukum pengelola panti.

Menurut dia, jangan sampai pasien yang merupakan saudara-saudara kita ditelantarkan tidak terurus. Apalagi kalau sampai ditekan atau dibuat tidak nyaman untuk tinggal. “Kasihan sekali,” kata Hani.

Saat ini, pengelola sedang menyiapkan panti baru seluas 1.000 meter persegi, dan pembangunannya sudah mencapai 60 persen. Namun karena bersifat darurat dan harus segera ditempati maka dibutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu dari sekarang untuk menyempurnakan kamar tidur, kamar mandi, dan beberapa ruang lain. Dana dari pembangunan panti baru ini sepenuhnya swadaya dari masyarakat dan donatur.

Panti Rehabilitasi Sosial Plandi (PRSP) yang dihuni penderita gangguan jiwa segera dikosongkan. Sesuai dengan perjanjian, kontrak bangunan itu berlaku selama 5 tahun dan saat ini sudah habis, dan rencananya pihak desa akan menggunakan bangunan tersebut sebagai kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Polemik berkembang setelah masa sewa panti selama lima tahun sejak 2013, habis pada Januari 2018. Panti menempati bangunan bekas SD yang dihibahkan kepada pemdes setempat. Menjelang habis kontrak, desa membentuk tim penyelesaian masalah panti.

Mereka menggelar musyawarah membahas keinginan warga, apakah mau dilanjutkan atau tidak. Tim menggelar beberapa kali rapat dan mengemuka kesimpulan tidak memperpanjang kontrak. Selain itu, warga juga mulai terganggu ketika ada beberapa pasien yang melarikan diri dari panti.

“Tim menyampaikan kesimpulan kepada pengelola panti, pertengahan November 2017, dan diterima. Kemudian pengelola panti minta perpanjangan dan disepakati hingga 30 April 2018. Namun, menjelang batas tersebut, panti kembali meminta perpanjangan lagi unruk menyelesaikan panti yang baru yang saat ini telah memasuki tahap penyelesaian,” kata Hani. (*/din)