KULONPROGO – Pemkab Kulonprogo menilai sikap warga penolak bandara enggan menempati hunian yang sudah disediakan di luar prediksi. Warga penolak yang tetap bertahan memaksa pemkab berpikir ulang mencari jalan keluar yang terbaik.

Asisten II Sekretariat Daerah Kulonprogo Sukoco mengatakan prediksi awal, 20 kepala keluarga (KK) dari 38 KK penolak bandara bersedia pindah. Yakni ke rumah sewaan ataupun rumah susun.

“Ternyata mereka enggan menempati hunian. Padahal barang-barangnya sudah diangkut. Prediksi kami meleset. Mereka balik lagi (ke area bandara),” kata Sukoco.

Eksekusi lahan dilakukan melalui proses panjang. Dialog yang dilakukan pemkab selalu dimentahkan warga. Mereka menutup diri untuk berkomunikasi.

Pemkab hanya bisa mengupayakan penyelamatan warga saat eksekusi penggusuran dan pengosongan lahan. Pemkab membantu kepindahan warga mengangkut barang dan menyiapkan hunian.

“Ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Pemkab sudah menyampaikan hal itu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Kamis (26/7),” kata Sukoco.

Komnas HAM menilai penanganan proyek bandara sejak awal sudah cukup memadai. Komnas HAM meminta data riil penanganan warga untuk dijadikan kajian sebelum keluar rekomendasi.

“Tidak tahu hasil rekomendasi Komnas HAM seperti apa. Atas perintah presiden, mereka minta data riil penanganannya. Komnas HAM minta warga diperhatikan,” ujar Sukoco.

Langkah terdekat yang dilakukan pemkab dengan intelijen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk mengurai kondisi. Termasuk mengetahui keinginan warga.

“Kami harap warga penolak membuka diri. Sehingga bisa dirumuskan langkah penanganan yang tepat. Kalau melawan terus, bagaimana kami bisa membantu?” tanya Sukoco.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan dia meminta Komnas HAM datang saat AP I melakukan eksekusi. Namun Komnas HAM tidak dating. ‘’Tidak tahu apa alasannya,’’ kata Hasto. (tom/iwa/fn)