JOGJA – Mengantisipasi adanya pasar tiban hewan kurban, Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Jogja menyurati para camat se-Kota Jogja. Mereka diminta bisa menata pasar tiban hewan kurban di wilayahnya masing-masing. Salah satunya larangan berjualan hewan kurban di trotoar.

“Jika trotoar tersebut merupakan lokasi larangan Pedagang Kaki Lima (PKL) maka izin tidak perlu diberikan,” kata Plt Kepala DPP Kota Jogja Sugeng Darmanto Sabtu (29/7).

Menurut dia, kecamatan sebagai pemberi izin harus tegas. Karena penjualan di trotoar jalan juga berpengaruh pada kesehatan hewan kurban. “Kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup juga akan dilibatkan,” kata Sugeng.

Dikatakan, lokasi penjualan hewan kurban harus layak. Memerhatikan kebersihan, sirkulasi udara, kemudahan untuk membersihkan lokasi berjualan agar tidak kumuh serta keselamatan hewan kurban.

Dari pantauan DPP Kota Jogja, belum ditemukan adanya pasar tiban hewan kurban di trotoar. “Yang seperti itu (pasar tiban hewan kurban) biasanya tiba-tiba berjualan, tanpa izin kecamatan,” kata Sugeng.

Selain kondisi lingkungan berjualan yang layak, DPP Kota Jogja juga akan melakukan pemantauan kesehatan hewan kurban. Kambing dan sapi yang dinyatakan sehat dan layak akan diberi kalung bertanda sehat, begitu pula dengan tempat berjualannya.

“Satu atau dua pekan sebelum Idul Adha kami turun memantau hewan kurban di pasar tiban,” kata Sugeng.

Mantan Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dindukcapil Kota Jogja itu menambahkan DPP Kota Jogja juga akan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Guna memantau kondisi hewan kurban sehari sebelum penyembelihan dan sesaat sesudah penyembelihan. Perkiraannya ada 446 lokasi penyembelihan hewan kurban di Kota Jogja.

“Sosialisasi tata cara penyembelihan hewan kurban yang benar juga akan kami selenggarakan ke takmir-takmir masjid,” kata Sugeng. (pra/iwa/fn)