KAWASAN lava tour Merapi tengah menjadi primadona wisatawan dari berbagai daerah. Keberadaan jip wisata di kawasan itu menjadi salah satu daya tariknya. Namun, sudah berulang kali jip wisata mengalami kecelakaan. Bahkan sampai menelan korban jiwa. Kendaraan tak layak jalan hingga minimnya sarana savety riding diduga menjadi penyebabnya.

Ketua Komisi C DPRD Sleman Danang Maharsa mendesak pemerintah daerah serius melihat fenomena itu dan ikut cawe-cawe dalam pengelolaannya. Supaya ke depan tak lagi ada kasus kecelakaan jip wisata. Apalagi melibatkan wisatawan. Hal ini dikhawatirkan akan merusak citra lava tour Merapi sebagai destinasi wisata alternatif Kabupaten Sleman. Sementara kehadiran wisatawan turut mendongkrak sektor pendapatan asli daerah Sleman. Sekaligus mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan sektor usaha jasa pariwisata dan menghidupkan perekonomian masyarakat. Jadi sudah sepantasnya pemerintah melindungi wisatawan.

“Saya ingat beberapa tahun lalu rombongan dari Pemkab Sleman juga pernah mengalami kecelakaan. Ada yang patah tulang,” ungkap Danang.

Jip yang ditumpangi karyawan Pemkab Sleman ketika itu tergelincir dan terguling. Ironisnya, kecelakaan itu terjadi di jalan aspal. Bukan di medan off road. Para penumpang tidak mengenakan helm dan sabuk pengaman. Padahal, kendaraan yang ditumpangi berupa mobil terbuka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Menurut Danang, musibah itu seharusnya bisa menjadi pintu masuk bagi Pemkab Sleman untuk membuat regulasi khusus jip wisata. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum terealisasi. Sementara jumlah wisatawan ke kawasan lava tour terus bertambah. Bahkan, kini jip wisata juga merambah kawasan Tebing Breksi, destinasi popular baru di wilayah Prambanan.

Jip menjadi sarana transportasi paling memungkinkan untuk mengarungi medan berat alam Merapi atau perbukitan kapur di Prambanan. Tak pelak, usaha jasa mengantar wisatawan berkeliling kawasan Merapi dengan jip pun laris manis. Nah, demi menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan penyewa jasa jip wisata, maka diperlukan aturan khusus. Terlebih jumlah armada jip yang dioperasikan mencapai ribuan unit. “Saya melihat sejauh ini tidak ada standar operasional prosedur jip wisata yang dituangkan dalam sebuah regulasi,” ucap politikus PDI Perjuangan asal Desa Tridadi, Sleman.

Danang mengatakan, keberadaan regulasi tersebut sudah sangat mendesak demi kepentingan bersam. Bukan sekadar mengatur pengelolaan usaha jasanya. Beberapa hal yang patut menjadi perhatian di antaranya, kelayakan kendaraan, kondisi medan, rute, savety driving, kecakapan sopir, hingga asuransi bagi para penumpang. Mesin jip harus benar-benar fit dan layak pakai sesuai standar kendaraan angkutan penumpang. Kendaraan harus lolos uji kir secara berkala di Dinas Perhubungan Sleman. Jika perlu ada pembatasan usia kendaraan.

“Kelengkapan kendaraan seperti helm bagi penumpang, sabuk pengaman, dan kotak P3K harus ada,” pintanya. Untuk rute, lanjut Danang, dipilih yang tak terlalu ekstrem. Bukan hanya jarak dekat, sedang, dan jauh seperti saat ini. Harus diperhatikan juga kondisi medan yang dilewati. Sopir jip juga perlu diatur. Driver harus memiiki surat izin mengemudi (SIM) dan sekurang-kurangnya wajib mengantongi sertifikat pengemudi kendaraan off road.
Pemerintah daerah juga wajib mengawasi dan memastikan hanya driver mumpuni dan memenuhi standar yang bisa menjadi pengemudi jip wisata.

“Jangan sampai ada anak-anak yang belum memiliki SIM dibiarkan menyopiri jip wisata hanya sekadar untuk kejar setoran,” ingat Danang.

Untuk keperluan sertifikasi driver, Pemkab Sleman bisa menggandeng pihak ketiga yang berkompeten dalam sertifikasi kendaraan off road. Di sisi lain, kesadaran anggota komunitas jip wisata juga penting. Mereka tak boleh hanya memikirkan keuntungan belaka. Tapi harus memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan. Serta menjaga dan menjamin keamanan serta kenyamanan wisatawan.

Setidaknya beberapa hal tersebut yang perlu dicantumkan dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Standar Operasional Prosedur tentang Pengoperasian Kendaraan Jip di Lokasi Wisata. “Regulasi ini nantinya bukan hanya berlaku bagi pengelola jip lava tour Merapi. Tapi berlaku bagi semua pelaku usaha jasa jip wisata,” katanya.

Mengingat pentingnya regulasi tersebut, Danang mendorong pembahasan draf raperda segera dirampungkan. Komisi C DPRD Sleman berkomitmen mengawal regulasi itu agar secepatnya bisa disahkan. Selambat-lambatnya akhir tahun ini atau awal 2019. (*/yog)