SLEMAN – Sebagai ikon pariwisata baru, jip Lava Tour Merapi masih sarat masalah. Di antaranya standar kelayakan sekaligus kelaikan kendaraan, dan pemilihan rute. Serangkaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan jip wisata dalam setengah tahun ini sebagai salah satu buktinya. Apalagi, di antaranya berujung tewasnya dua wisatawan. Kendati begitu, bukan perkara gampang mengurai satu per satu persoalaan operasional kendaraan ini.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Sleman Sulton Fatoni mengakui bahwa Pemkab Sleman hingga sekarang belum memiliki rumusan regulasi yang mengatur seluk-beluk operasional jip wisata. Sebab, belum ada satu peraturan perundang-undangan yang menyinggungnya. Itu lantaran jip wisata bukan angkutan umum. Bukan pula angkutan sewa. Jip wisata yang biasa beroperasi di lereng Merapi ini dikategorikan sebagai angkutan minat khusus. Kendati begitu, Sulton menekankan, dishub tetap berencana menyusun peraturan dan standar operasional.

”Kami masih melakukan kajian dan konsultasi di Kementerian Perhubungan untuk menentukan jenis angkutannya (jip wisata, Red),” jelas Sulton di kantornya pekan lalu.

Kendati belum ada regulasi, Sulton menegaskan bahwa instansinya tetap intens memantau kelayakan jip wisata. Terutama, kontruksi kendaraan, sistem roda, kemudi, gas buang, suspensi, lampu, hingga klakson. Itu untuk memastikan bahwa kondisi jip wisata siap melibas medan ekstrem di lereng Merapi.
”Kelaikan kendaraan seperti surat-surat juga harus ada,” tegasnya.

Bagaimana dengan rutenya? Sulton memastikan sebagian rute yang digodok dishub berbeda dengan trek lama. Sebab, desain rute yang dirancang dishub mengacu kawasan. Pertimbangannya biar pengelola jip wisata memiliki banyak rute. Lagi pula, desain rute ini telah mempertimbangkan aspek keselamatan.
”Batas-batas ini harus ditaatti pengelola,” pintanya.

Di antara kawasan itu, Sulton menyebut adalah Jalan Boyong – Museum Gunung Api Merapi – Jalan Kaliurang – simpang tiga Kali Kuning – Balai Desa Umbulharjo – simpang empat Pager Jurang. Lalu ke atas. Sedangkan bagi wisatawan yang ingin sampau ke makam Mbah Maridjan dipersiapkan jalur khusus.

”Yaitu, dari simpang empat Pager Jurang lurus ke timur menuju Glagaharjo. Jadi lewat bawah yang jalannya aman,” paparnya.

Kepala Seksi Standardisasi Produk Dinas Pariwisata (Dispar) DIJ Jufri mengungkapkan hal senada. Menurutnya, belum ada standardisasi jip wisata. Hingga sekarang standardisasi wisata baru menyentuh bangunan fisik sarana penunjang pariwisata. Seperti usaha perhotelan, restoran, dan spa. Kendati begitu, Jufri menekankan, operasional jip wisata sementara waktu mengacu aturan organisasi angkutan darat. Baik standar kelayakan maupun kelaikan kendaraan. Sembari menunggu penyusunan aturan operasional. Itu untuk mengantisipasi kecelakaan jip wisata.

”Sehingga jika ada pelanggaran menggunakan aturan yang ada. Contoh, kir wewenang dishub. Lalu administrasi kendaraan dan sopir di bawah kepolisian,” ujarnya,

Keterangan berbeda disampaikan Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Aris Sitaba. Dia menyebut ada regulasi yang menyinggung standar pariwisata. Yaitu, Peraturan Pemerintah No. 52/2012. Fokus regulasi turunan Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan ini adalah sertifikasi di bidang pariwisata. Nah, standar operasional jip wisata tertuang dalam regulasi ini.

”Pemilik usaha pariwisata (termasuk pengelola jip wisata, Red) wajib mendaftar kepada pemerintah,” katanya. (har/dwi/zam/fn)