KULONPROGO – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pihak terkait pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) menjalankan mitigasi. Langkah tersebut agar proyek bandara tidak merugikan masyarakat.

Demikian disampaikan Peneliti Komnas HAM Agus Kuntoro saat mendatangi warga penolak NYIA. Penolak tersebut tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP).

Mereka ditemui di Masjid Al Hidayah, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kamis (26/7). Hadir pula kuasa hukum PWPP-KP Teguh Purnomo. Agus mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan pemerintah daerah dan stakeholder pembangunan NYIA (PT Angkasa Pura I, Pemerintah Provinsi DIJ, Pemkab Kulonprogo, dan pihak terkait lain).

“Pertemuan dengan warga ini untuk memperbarui keterangan masyarakat atas proyek tersebut. Langkah ini sesuai kewenangan Komnas HAM. Kami mencari informasi seobjektif mungkin. Catatan yang didapat akan kami sampaikan kepada komisioner untuk diambil keputusan,” kata Agus.

Komnas HAM melihat beberapa regulasi tentang pengadaan tenah perlu diteliti. Komnas HAM juga menyatakan telah terlibat sejak awal proses pengajuan pendapat di pengadilan.

Namun penerbitan rekomendasi menjadi kewenangan komisioner Komnas HAM. Lembaga negara tersebut belum sampai tahap pengujian maupun keputusan final.

“Terutama menyangkut kemungkinan celah regulasi yang memunculkan masalah dan perlu perbaikan. Sebab kasus terkait infrastruktur cukup banyak,” kata Agus.

Selama kajian berjalan, Komnas HAM meminta semua pihak menahan diri dan tidak melakukan kekerasan. ‘’Harus ada mitigasi agar pembangunan bandara ini tidak merugikan masyarakat,” ujar Agus.

Warga PWPP-KP Sofyan menilai kedatangan Komnas HAM terlambat. Sebab rumah warga sudah terlanjur dirobohkan.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan warga mengadukan nasibnya ke Komnas HAM. “Semua sudah kami sampaikan secara komplet. Harapan kami, Komnas HAM bisa melihat secara utuh dan mengeluarkan rekomendasi yang berpihak kepada rakyat,” kata Sofyan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo Eka Pranyata mengatakan ada potensi kerawanan sosial bagi warga penolak bandara. Namun kemunculannya sulit diprediksi.

Rencana penanganan kerawanan sosial lebih sulit dilakukan. Apalagi pemetaan sosial atas konflik lahan pasca penggusuran tidak terpotret lengkap.

“Kondisi sekarang sudah beda lagi dari mapping awal. Termasuk soal (warga penolak bandara yang) masih tinggal di masjid. Itu tidak masuk dalam perhitungan kami,” kata Eka (26/7).

Eka menegaskan pihaknya bergerak di bawah koordinasi Asisten II Sekretaris Daerah Kulonprogo. Termasuk pemindahan barang-barang milik warga.

“Dialog dan komunikasi dengan warga perlu terus dilakukan. Sikap bertahan tersebut bisa menimbulkan benturan sosial di kemudian hari,” kata Eka.

Sebelumnya, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan tidak akan mengusik warga yang masih bertahan di masjid untuk sementara waktu. Padahal hal tersebut menjadi sumber persoalan sosial baru.

“Kami berharap warga sadar dengan kondisi di lapangan. Karena pembangunan bandara harus jalan terus. Sudah kami tawarkan rumah gratis magersari dan rumah susun. Tapi kalau sudah dikasih makan dan rumah kok menolak, kan repot. Masalahnya sudah lain,” kata Hasto.

Sebelumnya, setelah rumahnya dirobohkan puluhan kepala keluarga (KK) penolak NYIA dari PWPP-KP nekad bertahan di masjid yang masih berdiri. Kondisi tersebut membuat kerentanan warga tersebut karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dengan baik.

Tempat tinggal tak layak huni, kebutuhan pokok menipis, hingga kurangnya perlindungan kesehatan. Hal itu berpotensi menjadi kerawanan sosial yang bisa semakin meruncing jika tidak segera ditangani. (tom/iwa/fn)

(tom/iwa)