KULONPROGO – Kepala Seksi Kemasyarakatan Desa Palihan Muslihudin Sukardi mengatakan masih ada makam milik warga yang belum direlokasi dari lahan New Yogyakarta International Airport (NYIA). Dari 800 makam yang direlokasi, masih ada sekitar tujuh makam yang tersisa. Sebagian di antaranya milik warga penolak bandara.

Sebagan ahli waris makam yang masih tersisa sudah merelakan makam tersebut dipindahkan. “Hari ini (kemarin) kami jadwalkan untuk merelokasi tiga makam. Makam-makam tersebut sebelumnya berada di Dusun Kragon II dan akan dipindahkan ke Dusun Kragon I,” kata Muslihudin Kamis (26/7).

Dijelaskan, salah seorang ahli waris makam adalah warga penolak bandara dan saudaranya merantau. “Saat saudaranya yang merantau pulang ke Palihan, meminta makam orang tua mereka dipindahkan,” kata Muslihudin.

Relokasi makam akan dilakukan ahli waris dengan dana pribadi. Sebab relokasi makam kali ini tidak bersamaan dengan relokasi makam sebelumnya. Alokasi dana relokasi makam dari dana ganti rugi makam dari Angkasa Pura I (AP I) sudah masuk laporan keuangan.

“Saya selaku panitia relokasi makam telah meminta pertimbangan pemerintah desa. Karena berurusan dengan uang negara dan bisa diaudit. Kalau nanti kebijakan dari pemerintah dana itu bisa diambil, syukurlah,” kata Muslihudin.
Juru Bicara Proyek NYIA Agus Pandu Purnama menyatakan jika relokasi makam selesai, pihaknya akan melakukan penyisiran jika masih ada makam ada di atas lahan NYIA.

“Langkah tersebut tengah kami komunikasikan dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) selaku kontraktor pelaksana, pemdes dan ahli waris makam. Penyisiran makam kalau bisa lebih cepat lebih baik,” kata Agus.

Sementara itu, sebagian warga penolak bandara masih bertahan di lahan NYIA meski rumahnya sudah dirobohkan. Masih ada sekitar 20 kepala keluarga (KK) penolak bandara dari Desa Palihan yang tinggal di Masjid Al Hidayah, Pedukuhan Kragon II.

Mereka tidak bersedia menempati rumah kontrak sewaan maupun rumah susun yang disediakan PT Angkasa Pura I dan Pemkab Kulonprogo.

Bupati Hasto Wardoyo mengatakan untuk sementara warga tersebut akan dibiarkan. “Saya tahu mereka di masjid untuk memaksimalkan perjuangan. Saya Kami ngemong dulu lah. Ibarat orang sakit hati, sembuhnya butuh waktu. Yang penting tidak mengganggu pembangunan,” kata Hasto.

Pemkab sudah menawarkan program relokasi ke rumah gratis (magersari) maupun rumah susun. Tetapi warga tetap menolak tanpa alas an jelas.
Muslihudin Sukardi sebagai pemegang amanat wakaf (Nazhir) Masjid Al Hidayah mengatakan masjid tersebut ada di lahan seluas 267 meter persegi. Sertifikat wakafnya diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 1994. Pewakaf atas tanah tersebut yakni Siswo Suwarno.

“Sebagai pemegang amanat tanah wakaf Muslihudin Sukardi sudah menyetujui penggunaan tanah tersebut untuk kepentingan pembangunan bandara. Syaratnya ada masjid pengganti,” kata Hasto.

Nilai ganti rugi pembebasan lahan masjid tersebut Rp 889 juta lebih. Tanah itu sudah dikelola nazhir karena sudah diserahkan pewakafnya.

“Sesuai UU, tanah wakaf tidak diperjualbelikan kecuali untuk kepentingan umum dan agama. Kami juga sudah meminta pertimbangan kepada kementerian dan pemerintah DIJ atas hal ini,” kata Hasto. (tom/iwa/fn)