JOGJA – Ratusan warga didominasi siswa SMA memadati Bangsal Wiyotoprojo kompleks Kepatihan Kamis (26/7). Mereka mengurus perekaman data KTP elektronik (e-KTP).

Pemerintah Provinsi DIJ melakukan perekaman data e-KTP dalam rangka Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Gerakan tersebut dicanangkan Kementerian Dalam Negeri dibuka hingga hari ini pukul 14.00.

“Program ini sebagai bentuk layanan dari pemerintah untuk jemput bola pengurusan KTP elektronik. Kumpul di satu tempat, masyarakat datang, kami rekam, kami cetakkan,” kata Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI Zudan Arif Fakrulloh Kamis (26/7).

Dia memberikan arahan dan mengukuhkan kader GISA di Bangsal Kepatihan. Diharapkan masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab mengurus sendiri administrasi kependudukannya.

Sekretaris Daerah DIJ Gatot Saptadi mengatakan jika ada perubahan data diimbau segera melapor ke Disdukcapil setempat. “Sarana sudah disiapkan setiap saat, tinggal kemauan untuk mengurus,” ujar Gatot.

Zudan menghampiri beberapa peserta perekaman data yang kebanyakan murid SMA. Dia menjanjikan jika sampai sore (kemarin) atau hari ini pencetakan belum selesai, e-KTP akan diantarkan ke sekolah masing-masing.

“Anak SMA silakan datang. Belum berumur 17 tahun boleh mendaftar. Yang penting datanya masuk dulu untuk persiapan Pileg dan Pilpres 2019,” kata Zudan.

Namun e-KTP baru dicetak pada saat umur yang bersangkuan 17 tahun. Ditargetkan semua pemilih pemula mulai mengurus persiapan e-KTP.
Jika belum sempat karena sibuk sekolah, saran Zudan, kepala sekolah dapat berkoordinasi dengan kepala Disdukcapil setempat. Guna pengurusan e-KTP secara kolektif.

Dia menambahkan, nantinya pendaftaran sekolah tidak memerlukan legalisir administrasi. Karena semua data sudah tercantum secara online.

Syarat pembuatan KTP secara offline juga sudah tidak memerlukan surat keterangan RT dan RW. Cukup Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran.
Agar administrasi kependudukan tertib, pelayanan negara kepada masyarakat bisa optimal, pihaknya juga mengimbau penduduk bahwa alamat KTP sesuai tempat tinggal. Misalnya mahasiswa luar kota yang tinggal di Jogja, Zudan meminta universitas mengarahkan mahasiswanya mengubah status kependudukannya menjadi warga DIJ.

“Misal dari Sragen kuliah di UGM. Bisa jadi penduduk Sleman atau Kota Jogja. Nanti kalau lulus kuliah, balik kependudukan asal lagi tidak apa-apa. Kalau nyoblos (Pemilu) tidak perlu pulang kampung,” kata Zudan.

Dia menyayangkan ketaatan penduduk untuk berpindah administrasi kependudukan masih rendah. Penduduk yang tidak berpindah akan rugi karena hak sosial, hak politik, dan hak ekonominya tertinggal di daerah asal.

“Kalau orangnya tidak pindah, DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus)-nya itu masih ditinggal di daerah asal. Padahal layanan penduduknya sudah berpindah ke sini,” ungkap Zudan.

Dia menyatakan mulai 1 Juli 2018 Disdukcapil memberikan pelayanan online untuk pembuatan akta kelahiran. Sehingga masyarakat dapat mengurus sendiri dari rumah maupun tempat kerja, tidak perlu ke kantor Disdukcapil.

“Melalui website Disdukcapil ada cara, petunjuk dan persyaratan yang hdarus di-upload,” kata Zudan.

Proses pendaftaran akta online ini diklaim hanya memakan waktu 10 menit hingga 20 menit. Tergantung jaringan internet yang digunakan. Syaratnya cukup dengan KK, KTP orang tua, dan surat keterangan dari rumah sakit.

Akta kelahiran online yang dicetak penduduk memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dicetak Disdukcapil. Yang membedakan, adanya pengamanan dengan QR Code pada akta yang dicetak online. Kode tersebut jika dipindai akan memunculkan data yang tercantum dalam akta kelahiran. (mg5/tif/iwa/fn)