BANTUL – Kabupaten Bantul kembali menggelar pemilihan lurah desa (pilurdes) serentak. Namun, pilurdes serentak kedua kalinya dalam sejarah Kabupaten Bantul ini berbeda dengan gelaran serupa pada 2016 lalu. Salah satu perbedaannya terletak pada keikutsertaan calon petahana bersama istrinya. Ya, ada empat calon petahana bersama istrinya maju mencalonkan diri sebagai bakal calon lurah (bacalur) di desanya masing-masing. Yakni, Tamantirto, Girirejo, Sumberagung, dan Temuwuh.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Desa Setda Bantul Jazim Azis menilai, banyaknya calon petahana maju bersama istrinya di Kabupaten Bantul sebagai fenomena baru. Meski tidak sedikit calon lurah petahana di beberapa desa di luar DIJ yang mencalonkan diri melawan istrinya sendiri.

“Yang pernah terjadi di Bantul kakak-adik maju sebagai calon dukuh,” jelas Jazim di kantornya Kamis (26/7).

Jazim menengarai keempat calon petahana nekat maju bersama istrinya ini untuk menyiasati regulasi. Mereka khawatir nantinya tidak ada calon lain yang maju. Sebab, salah satu syarat digelarnya pilurdes minimal diikuti dua kontestan. Ini mengacu ketentuan Perda No. 08/2017 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Bantul No. 03/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa.

“Mereka membuat antisipasi sehingga istrinya dicalonkan juga,” ucapnya.

Pendaftaran bacalur dibuka mulai 19 Juli lalu. Sedangkan pendaftaran terakhir adalah hari ini. Menurutnya, ada 30 desa yang bakal menggelar pilurdes. Selain fenomena empat incumbent maju bersama istrinya, tidak sedikit pula pendaftar bacalur di satu desa.

“Yang lebih dari lima pendaftar cukup banyak,” ujarnya.

Dari itu, menurut Jazim, panitia pilurdes harus menggelar seleksi. Itu untuk menentukan lima calon yang bakal berkontestasi. Sebab, Perda No. 08/2017 juga mengamanatkan bahwa syarat maksimal peserta pilurdes sebanyak lima orang.

“Panitia harus bekerja sama dengan pihak ketiga untuk seleksi,” katanya.
Ketika disinggung mengenai tingkat kesejahteraan lurah desa, bekas camat Banguntapan ini mengungkapkan, pendapatan bulanan cukup tinggi. Tak hanya mendapatkan penghasilan tetap sekitar Rp 2,5 juta per bulan, lurah desa terpilih juga bakal mendapatkan tanah pelungguh. Luasnya sekitar tiga hingga empat hektare.

“Plus honorarium dari berbagai kegiatan,” ungkapnya.

Anggota Komisi A DPRD Bantul Gayuh Pramuditha melihat ada banyak faktor pemicu minimnya pendaftar calon lurah. Salah satunya prestasi calon petahana. Berbagai prestasi calon petahana membuat tokoh lokal yang berpotensi keder. Kendati begitu, politikus Partai Gerindra ini berpendapat faktor prestasi bukan penyebab pendaftar di empat desa minim.

“Bisa jadi calon petahana ini memang sangat dekat dengan warganya,” ucapnya.
Terlepas dari itu, Gayuh meminta desa maupun pemkab mempersiapkan pesta demokrasi enam tahunan yang rencananya digelar pertengahan Oktober dengan matang. Agar berbagai persoalan pada pilurdes serentak pada 2016 tak terulang.
“Salah satu yang mencolok pada 2016 adalah keterlambatan pencairan anggaran pelaksanaan dari pemkab,” tambahnya. (zam/fn)