BANTUL – Kegeraman warga sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan sepertinya sudah memuncak. Mereka tak ingin lagi sampah dari Kota Jogja, Sleman, dan Bantul tersebut dibuang lagi di TPST yang terletak di Dusun Ngablak, Sitimulyo, Piyungan, tersebut. Selain overload, tumpukan sampah kerap menimbulkan bau tak sedap.

Lurah Desa Sitimulyo Juweni menilai, TPST yang beroperasi sejak medio 90-an tersebut tak sanggup lagi menampung sampah. Apa lagi, sampah yang dibuang ke TPST setiap hari mencapai 500 hingga 600 ton. Itu berasal dari Kota Jogja, Sleman, dan Bantul. Padahal, kapasitas TPST hanya didesain mampu bertahan selama 20 tahun.

”Beroperasi sejak 1994. Seharusnya TPST sudah berhenti beroperasi pada 2014 lalu,” jelas Juweni di kantornya Rabu (25/7).

Dampak buruk yang dirasakan warga tidak hanya bau tak sedap. Lebih dari itu, warga juga merasakan “teror” sampah lainnya. Tak jarang sampah plastik bertebaran mengotori halaman rumah warga. Parahnya lagi, sebagian sumur warga juga tercemar, sehingga airnya tak dapat dimanfaatkan.
”Airnya sudah tidak layak,” ucapnya.

Sebagai warga Dusun Ngablak, Juweni tahu betul dengan perjalanan pengelolaan sampah di TPST. Dari itu, Juweni bisa memberikan penilaian. Contohnya, ketika TPST dikelola pemkab. Saat itu pengelolaannya baik. Meski, Kota Jogja dan Sleman ikut membuang sampah. Kondisi TPST berbanding terbalik ketika dikelola pemprov. Sampah yang baru datang seringnya hanya dibiarkan begitu saja.

Atas dasar itu, Juweni tak begitu kaget ketika puluhan truk pengangkut sampah Senin (23/7) mengantre di sepanjang jalan menuju TPST. Itu terjadi lantaran empat alat berat yang berfungsi memindah dan menguruk sampah di TPST rusak. Seperti diberitakan, dua buldoser, satu unit backhoe dan compactor kompak mengalami kerusakan. Pengelola TPST Piyungan berdalih usia keempat alat berat tersebut sudah uzur. Rerata telah beropasi sepuluh tahun.

”Saya rasa pengelola kurang serius menangani. Kenapa (kerusakan alat berat, Red) tidak diantisipasi sebelumnya?,” tanyanya heran.

Dalam berbagai kesempatan, terutama ketika rapat dengan pemprov, Juweni berulang kali menyarankan agar TPST diperuntukkan bagi Kota Jogja dan Bantul. Kabupaten Sleman dapat membangun TPST sendiri. Toh, wilayah sebelah utara DIJ itu masih memiliki lahan kosong yang sangat luas. Hanya, hingga sekarang usulan tersebut belum menuai respons.

”Mbok ora sembrono nangani sampah,” kritiknya.

Guna meminimalisasi beban TPST, Juweni mengimbau agar depo sampah yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bantul juga melakukan pemilahan. Dengan begitu, sampah yang dibuang di TPST hanya residu.

Kritikan serupa juga disampaikan Ketua Komunitas Pemulung TPST Piyungan Maryanto. Menurutnya, pemprov kurang terbuka ketika menangani TPST. Jauh berbeda ketika TPST dikelola pemkab. Saat itu pemkab rutin melakukan evaluasi. Bahkan, pemkab juga melibatkan stakeholder seperti masyarakat dan mahasiswa ketika evaluasi.

”Sekarang sudah tidak lagi,” ujarnya.

Berbeda dengan Juweni, Kepala Unit Pelayanan Terpadu kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul Widjaja Tunggali membantah TPST telah overload. Masih ada beberapa titik yang dapat dimanfaatkan untuk mengubur tumpukan sampah. Menyusul penambahan lahan baru seluas 2,5 hektare. Kendati begitu, Widjaja membenarkan bahwa pengelolaan sampah di TPST masih jauh dari harapan. Saat ini pengelola baru sanggup menerapkan controlling land field. Praktiknya, tumpukan sampah dimasukkan dalam sel. Sel berupa kotak berukuran jumbo ini berfungsi untuk mengubur sampah. Setelah itu sel ditutup dengan tanah. Namun, tak jarang sampah dibiarkan begitu saja lantaran terkendala tanah urug. (cr6/zam/fn)