JOGJA – Dattu Nandita Subkhi akhirnya bisa bersekolah tahun ini. Melalui kebijakan diskresi dari Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja Edy Heri Suasana yang membuka pendaftaran untuk sembilan kursi kosong di SMP negeri Kota Jogja. Warga RW 08 Wirogunan, Mergangsan, Jogja itu bisa bersekolah di SMPN 5 Jogja.

“Sebelumnya mau libur setahun dulu, persiapan tahun depan daftar MTs. Kalau daftar ke sekolah swasta mahal,” ujar ayah Dattu, Andi Agri ditemui saat melihat hasil pengumuman pemenuhan kursi kosong di kantor Disdik kota Jogja Selasa (24/7).

Sebelumnya, melalui jalur zonasi, Dattu tidak diterima di SMP negeri Kota Jogja manapun. Sedang jika ikut jalur prestasi nilainya Ujian Nasional (Unas)180 tidak terseleksi.

Andi sehari-hari berjualan susu di depan Lapas Wirogunan. Dia bersyukur karena dibukanya kembali pendaftaran untuk pemenuhan kursi kosong.
Dia mengaku tidak ngotot anaknya harus sekolah di SMPN 5 Jogja. Jarak rumahnya ke SMPN 5 sejauh 2,613 kilometer.

Sedangkan Harjoko, ayah dari Aqila Miranti Kamila senang anaknya bisa sekolah di SMPN 3 Jogja. Sekolah tersebut pilihan terakhir jalur zonasi. Namun tidak diterima karena jarak.

“Sempat kecewa, tapi takdirnya memang sekolah di SMPN 3 Jogja,” kata warga RW 03 Keparakan, Mergangsan.

Sedangkan Puji Rahayu, ibu dari Trisna Amara Pura gagal anaknya sekolah di SMP negeri Kota Jogja. Untuk pemenuhan kursi kosong, Trisna memasukkan berkas ke SMPN 3 Jogja. Dari kuota tiga kursi kosong, Trisna berada di peringkat empat.

Jarak rumah Puji di RW 11 Gedongkiwo kalah dekat dari tiga pendaftar di atas anaknya. “Tidak dapat sekolah negeri tidak apa-apa,” ujar Puji.

Sementara itu, empat kursi kosong masih ada di SMPN 6 Jogja dan SMPN 11 Jogja. Masing-masing terdapat dua kursi kosong namun tidak ada yang mendaftar.

Edy menegaskan dua kursi kosong tersebut akan tetap dikosongkan sampai semester berikutnya. “Ini (diskresi) sudah terakhir, setelah ini tidak ada lagi,” katanya.

Dikatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Jogja. Terutama di kecamatan Mergangsan, Pakualaman dan Ngampilan yang tidak memiliki SMP negeri. Termasuk wilayah selatan Jogja yang jauh dari SMP negeri.

Di antaranya dengan mempertahankan jalur prestasi 15 persen. “Analisis kami, siswa berprestasi itu sekitar 13,6 persen. Tapi tahun depan kami evaluasi lagi melihat jumlah lulusan SD di Jogja bagian selatan,” kata Edy.

Tahun depan pihaknya mewajibkan peserta PPDB, baik jalur prestasi maupun zonasi, memilih 16 SMP negeri di Kota Jogja. Rencananya akan membuka SMP negeri baru di Kotagede serta menambah jumlah kursi di SMP negeri di Jogja bagian selatan.

Edy mengaku masih akan mempertahankan PPDB dengan sistem zonasi. Sistem tersebut paling ideal. Namun terkait sistem zonasi lain, seperti kolaborasi jarak dan nilai juga menjadi masukan yang akan dibahas. “Termasuk untuk kuota prestasi ditambah juga bisa, semua kami pertimbangkan,” katanya.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Baharuddin Kamba meminta Disdik Kota Jogja mengevaluasi adanya blank spot. Diskresi belum menjawab persoalan blank spot.

Siswa yang sebelumnya tidak diterima saat PPDB karena di blank spot, kembali tidak diterima saat pemenuhan kursi kosong. ‘’Malah ada kursi yang tetap belum terisi,” katanya. (pra/iwa/fn)