JOGJA – Kejaksaan Tinggi DIJ menetapkan dua tersangka kasus korupsi dalam proses pemberian kredit ruko di sebuah bank BUMN. Dalam ksus ini, diduga terjadi pemalsuan dalam proses pengajuan kredit pembelian ruko, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pejabat bank. ” Ini sudah dibuktikan dengan hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP,” jelas Kepala Kejati DIJ Erbagtyo Rohan saat menyampaikan hasil kinerja selama setahun dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa ke-58, Senin (23/7).

Penyelidikan dan penyidikan umum dimulai sejak 2017 dan baru seminggu yang lalu Kejati DIJ melakukan penyidikan baru dengan tersangka kedua. “Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka nanti bertambah,” tambah Rohan.
Dijelaskan, tersangka dari pihak bank yakni atas nama inisial MI selaku kepala sentra kredit komersial, dan MK selaku debitur kredit senilai Rp 16 miliar. Namun keduanya belum diperiksa sebagai tersangka. “Belum diperiksa sebagai tersangka. Tapi kalau sebagai saksi sudah,” ungkap Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DIJ Jefferendi.

Dia mengatakan, tersangka dikenai pasal 2 dan 3 UU Nomor 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga saat ini Kejati DIJ sudah mendapatkan 43 saksi perkara dan empat orang saksi ahli. Penyitaan surat dan terhadap barang yang menjadi sarana tindak pidana juga sudah dilakukan. Ruko yang disebut terletak di Sleman itu pun sudah dipasang papan barang sitaan. “Setelah penyusunan berkas selesai, baru diteruskan ke pengadilan,” terangnya.

Sementara itu sejak bulan Februari Kejati DIJ juga menyelidiki kasus penyalahgunaan keuangan di salah satu bank BUMN yang lain. Namun belum ditetapkan tersangkanya. “Masih pendalaman keterangan kepada saksi ahli,” tambah Jeff. (tif/din/mg1)