JOGJA- Pemerintah mengambil sikap tegas untuk mencegah sekaligus meminimalisasi aksi penipuan jamaah haji dan umrah. Pelatihan dan audit dilakukan di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk Dinas Pariwisata Provinsi DIJ.

Bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata, Dispar DIJ menggelar pelatihan dan auditor bagi pelaku usaha jasa perjalanan wisata. Mengusung tema Klasifikasi Usaha Jasa Pariwisata, acara ini digelar di Hotel Royal Darmo Malioboro, 23-27 Juli.

Kepala Dispar DIJ Aris Riyanta mengatakan, pelatihan ini merupakan bentuk implementasi dari peraturan menteri agama yang baru sekaligus melaksanakan amanat dari Peraturan Menteri Pariwisata No 1/2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Sejak dikeluarkannya Permendag No 8/ 2018 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh dimana pelaku usaha harus memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), pihaknya merasa perlu mengadakan sosialisasi dan audit.

“Pelatihan ini tidak hanya mengedukasi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dengan baik dan benar tetapi juga memberi pengarahan kepada pelayan penyelenggara sertifikasi usaha jasa perjalanan wisata,’’ ujarnya.

Materi yang disampaikan meliputi standardisasi produk, layanan, dan manajemen. Pemilik biro perjalanan dan Ketua Asita DIJ Sudiyanto menyambut baik acara ini. Menurutnya selain dapat mengupgrade pengetahuan, acara ini dapat menjadi modal untuk menghadapi serbuan wisatawan.

“Sebagai pelaku usaha, jelas kami ingin memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Untuk itu kami butuh sosialisasi dan pelatihan semacam ini agar kami juga tahu bagaimana standar usaha perjalanan wisata yang baik,’’ ucapnya.

Di Asita DIJ ada sekitar 150 pelaku jasa perjalanan wisata yang terdaftar. 80 persen di antaranya merupakan pemain in ball (mendatangkan wisatawan ke Jogja, Red). “Besar harapan pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas SDM sekaligus mengangkat potensi- potensi wisata lainnya,” pungkasnya. (*/met/din/mg1)