SURAT keterangan tidak mampu (SKTM) abal-abal alias tak sesuai peruntukannya cukup marak dalam proses PPDB SMA negeri di DIJ dan sekitarnya. Masalah ini juga harus menjadi bahan evaluasi penyelenggara PPDB.
Anggota Dewan Pendidikan Kota Jogja Y. Sri Susilo menegarai, masalah SKTM terjadi akibat kurang pedulinya perangkat desa dan para ketua RT/RW. Mereka cenderung tutup mata bagi siapa saja yang minta surat pengantar/rekomendasi permohonan SKTM.
“Sebelum ke dinas sosial seharusnya ada pengantar dari ketua RT/RW setempat. Diperkuat dengan kartu keluarga (KK) miskin,” ujarnya.
Terjadinya SKTM abal-abal, menurut Susilo, akibat perangkat desa maupun ketua RT/RW tak melakukan chek and recheck data orang tua yang meminta surat pengantar.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta ini menyebutkan, masih banyak orang tua yang ingin anak-anaknya diterima di sekolah negeri. Melihat masih banyak kuota untuk siswa miskin yang tidak terpenuhi, mereka jadi lupa diri dan mengajukan SKTM tersebut sebagai jalan keluarnya.
Sekadar diketahui, daya tampung untuk siswa dari keluarga miskin di setiap sekolah sebesar 20 persen dari total kuota. “Bagi mereka yang merasa tidak bisa masuk ke sekolah favorit sesuai zonasi kemudian membuat SKTM abal-abal tersebut,” ungkapnya.
Susilo menegaskan, pengajuan SKTM idealnya diperkuat data resmi dinas sosial. “Ketua RT/ RW juga harus tahu syarat utama pengajuan SKTM,” sambungnya.

Di bagian lain, Susilo mengakui bahwa tak terpenuhinya kuota SKTM di beberapa daerah disebabkan penerapan sistem zonasi yang belum merata.
“Ke depan harus dievaluasi lagi soal zonasi ini. Apalagi letak sekolah tidak selalu ada di tiap kecamatan,” ingatnya. SKTM mendadak menjadi buruan calon siswa juga terjadi di Kabupaten Sleman. Tak kurang 2.796 lembar SKTM diterbitkan dinas sosial setempat.

Kepala Dinas Sosial Sleman Sri Murni Rahayu memastikan semua pemohon SKTM telah sesuai di tiga basis data yang digunakan. Yakni, basis data terpadu (BDT) pusat, terdaftar pada surat keputusan bupati tentang warga miskin, dan masuk program keluarga harapan (PKH). “Kalau tidak masuk ketiga data itu, SKTM tak akan kami terbitkan,” tegasnya.
Sementara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulonprogo menerbitkan 767 SKTM. Dari jumlah itu 665 pemohon dilayani, sisanya ditolak karena tak masuk BDT.
(ita/har/tom/yog/mg1)