SLEMAN – Status Gunung Merapi masih pada level waspada. Namun aktivitas penambangan pasir di Sungai Gendol masih berlangsung seperti biasa Minggu (22/7).

Padahal surat imbauan dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) tertanggal 22 Mei 2018 poin 2 menyatakan penghentian sementara kegiatan penambangan. Surat itu berlaku hingga aktivitas Merapi turun ke level normal.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa (Kades) Kepuharjo Heri Suprapto mengatakan penambangan pasir sudah dimulai sejak awal Juli 2018. Para pengusaha tambang yang sebelumnya mengungsikan alat beratnya kembali mengoperasikan peralatannya.

“Sudah sejak 5 Juli 2018 mereka kembali beroperasi,” kata Heri.

Dia berpendapat selama penambang pasir memerhatikan keselamatan, dia tidak keberatan. Pihaknya telah memberikan sosialisasi terkait aktivitas Merapi yang sewaktu-waktu bisa bergejolak.

Heri belum bisa memastikan apakah saat ini dari Pusat sudah membolehkan aktivitas penambangan pasir. Selama ini pemerintah desa hanya sebagai pelaksana.

“Kalau itu (izin dari Pusat) silakan tanya yang memiliki kewenangan. Bagi desa, yang terpenting perusahaan penambangan pasir telah mengantongi izin untuk menambang,” ujar Heri.

Sebelumnya, Bupati Sleman Sri Purnomo (SP) mengatakan kegiatan menambang boleh dilakukan. Namun SP tidak menyebut secara spesifik kapan aktivitas penambangan boleh dilakukan lagi.

“Selama perusahaan memiliki izin dan alat, tetap kami perbolehkan menambang,” kata SP.

Terpisah, anggota Forum Pengamat Independen (Forpi) Sleman Hempri Suyanta mempertanyakan ketegasan pemerintah terhadap pelanggaran regulasi. “Seharusnya pemerintah tegas dan mengadakan operasi khusus untuk mensterilkan aktivitas penambangan,” kata Hempri.

Dia menilai Pemerintah Kabupaten Sleman tidak bisa berbuat apa-apa lantaran ada ‘’orang kuat’’ di balik aktivitas penambangan tersebut. “Mungkin pemilik truk yang membuat penambangan pasir sulit ditertibkan,” kata Hempri. (har/iwa/mg1)