PURWOREJO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo mengajak masyarakat untuk mencermati keberadaan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Tanggapan dari masyarakat akan menjadi data perbaikan yang akan disusun dalam tahap berikutnya.

Hal itu disampaikan Anggota KPU Purworejo Divisi Perencanaan program dan Data Suwardiyo dalam rapat koordinasi rekapitulasi dan penetapan DPSHP di Hotel Sanjaya, Minggu (22/7). Seluruh anggota KPU hadir dalam kegiatan itu dan melibatkan beberapa unsur seperti partai politik, anggota Panwas Kabupaten serta organisasi perangkat daerah terkait. “DPSH ini merupakan data perbaikan dari DPS dan pemilih pemula,” ujarnya.

Diungkapkan, dalam DPSHP ini telah dicatumkan nama-nama yang akan menjadi pemilih pemula dalam gelaran Pemilu 2019 nanti. Total data yang tercantum dalam DPSH mencapai 612.790.

“DPSHP ini akan kami sampaikan ke publik 26 Juli hingga 1 Agustus mendatang,” tambah Suwardiyo.

Adapun hasil tanggapan dari masyarakat nantinya akan disusun kembali menjadi DPSHP terakhir, mulai 2 Agustus hingga 12 Agustus 2018. Untuk itu pihaknya meminta masyarakat agar mencermati data yang ada, dan jika ada yang belum dimasukkan bisa segera diusulkan di PPS.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Admininstrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Suryadi mengungkapkan, pihaknya segera melakukan perekaman data bagi para pemilih pemula di Kabupaten Purworejo.

Sebagai langkah awal akan dilakukan maping bagi sekolah menengah atas maupun kejuruan yang memiliki pemilih pemula paling banyak. “Pekan depan akan segera kami maping untuk keperluan perekaman data KTP elektronik,” ujar Suryadi.

Menurutnya, pemilih pemula yang akan berumur 17 tahun pada saat pelaksanaan pemilihan umum akan didata. Selanjutnya sekolah yang memiliki jumlah siswa terbanyak akan dilakukan perekaman lebih awal.

“Kami akan jemput bola ke sekolah walaupun sebelumnya sudah dilakukan. Akan kami lakukan secara berurutan dari yang terbanyak ke yang paling sedikit,” tambah Suryadi.

Hanya saja rekam data yang dilakukan terhadap anak yang masih berusia di atas 16 tahun namun belum 17 tahun, tidak secara langsung diberikan KTP elektronik. Kartu itu akan diberikan saat umur mereka genap 17 tahun.

Selain itu dirinya meminta bagi masyarakat yang belum rekam data dan tidak terjangkau layanan keliling Disdukcapil agar mendatangi lokasi perekaman terdekat. Saat ini ketersediaan alat rekam telah ada di 16 kecamatan. (udi/laz/mg1)