JOGJA – Langkah Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja yang melakukan diskresi dengan membuka pendaftaran untuk mengisi sembilan kursi kosong di SMP negeri di Kota Jogja diapresiasi.

Tapi upaya diskresi tersebut dinilai belum menyelesaikan persoalan siswa di area blank spot atau titik kosong. “Terima kasih Disdik Kota Jogja sudah membuka pengisian kursi kosong yang diperebutkan dengan cara zonasi. Kami yang berjuang, orang lain dimungkinkan menikmati hasilnya,” ujar Septiana Dewi, warga RW 02 Golo Pandeyan Umbulharjo ketika dikonfirmasi Sabtu  (21/7).

Septi bersama Rina Rahmawati, warga RW 12 Pandeyan, yang selama ini aktif mengadukan nasib anak-anak mereka sebagai korban blank spot.

Banyubening Putera, anak Septi maupun Cikal Manika Nareswari puteri Rina, tidak diterima di SMP negeri manapun melalui jalur zonasi, karena rumah mereka yang jauh dari sekolah. Setelah pengumuman PPDB, keduanya aktif mendatangi Disdik Kota Jogja, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ maupun Forpi Kota Jogja untuk mengadukan nasib anaknya.

“Permintaan kami adalah pengisian kursi kosong di SMP negeri, karena ada siswa yang tidak daftar ulang, dengan seleksi nilai,” ucapnya.

Rina juga meminta supaya Cikal dan Banyu mendapat prioritas dalam pengisian kursi kosong di SMP negeri Kota Jogja tersebut. Menurut dia keduanya yang selama ini aktif mengadukan nasibnya.

Tapi dengan aturan pengisian kembali berdasarkan jarak, Rina mengaku khawatir. “Cikal dan Banyu kan yang selama ini aktif, nilainya juga tinggi harusnya mereka dapat prioritas,” tuturnya.

Rina mengatakan tetap akan mendaftarkan Cikal besok Senin (23/7), meski juga khawatir kembali tidak diterima karena faktor jarak. Diakuinya yang mereka perjuangkan bukan hanya nasib puterinya, tapi anak-anak di area blank spot. “Cikal masih optimistis diterima di SMP 5, tapi kalau berdasar jarak lagi saya takut akan kecewa dua kali,” ungkapnya.

Permintaan tersebut karena mengingat area Pandeyan, yang paling dekat ke SMP 9 Jogja saja, jaraknya sudah di atas satu kilometer.

Jika menggunakan nilai, kedua alumni SD Serayu Kotabaru itu memiliki nilai di atas 250. Pilihan Disdik Kota Jogja yang menggunakan seleksi zonasi dinilainya memiliki korban blank spot kecewa untum kedua kalinya. “Secara pribadi saya sudah menyiapkan mental anak saya,” tambah Septi yang Rabu (25/7) diundang menjadi pembicara dalam diskusi publik terkait zonasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Septi juga berpesan nasib anak-anak di Umbulharjo sebagai korban blank spot PPDB zonasi, tidak terulang lagi tahun depan. Solusinya, Septi meminta Disdik Kota Jogja bisa meniru penerapan zonasi untuk SMA.

Pada tahun ini juga puteri pertamanya Sekarwangi Putri diterima di SMA 3 Jogja melalui jalur zonasi. Itu karena, lanjut dia, pada zonasi SMA masih memperhitungkan nilai. “Zonasi SMA kan ada ring satu lima kilometer, Pandeyan masuk dan kemudian seleksi berdasarkan nilai,” ungkapnya.

Jika para orang tua yang berada di area blank spot kecewa dengan keputusan Disdik Kota Jogja, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto justru mendukung upaya Disdik Kota Jogja. Menurut dia langkah yang diambil Disdik Kota Jogja sudah sesuai dengan semangat penerapan aturan zonasi dalam PPDB tahun ini. Termasuk mengumumkan jumlah kursi kosong di SMP negeri di kota Jogja. “Sepakat sekali karena itu juga wujud transparansi kebijakan publik,” ucap politikus PDIP itu.

Kepala Disdik Kota Jogja Edy Heri Suasana mengatakan membuat diskresi untuk pengisian sembilan kursi kosong di kelas tujuh SMP.

Sembilan kursi tersebut tersebar di enam sekolah yaitu tiga kursi di SMP Negeri 3, dua kursi di SMP Negeri 5, dan masing-masing satu kursi di SMP Negeri 6, SMP Negeri 7, SMP Negeri 11, dan SMP Negeri 13. “Prinsipnya karena tahun ini kita pakai sistem zonasi, untuk pengisian kursi kosong kami juga terapkan zonasi,” paparnya. (pra/din/mg1)