JOGJA – Maraknya pejabat negara, baik anggota DPR, DPD maupun Kepala Daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditengarai karena politik uang saat Pemilu. Lembaga pengawas Pemilu diminta bisa melakukan hal yang sama dengan KPK.

“Kalau menunggu laporan kan sulit, harusnya bisa seperti KPK dengan OTT,” ujar anggota DPD RI Cholid Mahmud dalam Kegiatan Sosialisasi Tata Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Balai Budaya Gambiran (BBG) Pandeyan Umbulharjo kemarin (22/7). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Provinsi maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kabupaten dan kotadiharapkan sudah melakukan antisipasi politik uang.

Menurut Cholid, selama ini untuk pembuktian politik uang secara teknis masih sulit dilakukan. Apalagi mencari saksi yang mau melaporkan terkait praktek politik uang. Itu karena masyarakat yang cenderung tidak mau repot dengan urusan pemeriksaan saksi dan lainnya. Belum lagi masalah sosial dengan tetangganya jika melaporkan. “Ini tantangan bagi Bawaslu, kalau menunggu laporan masyarakat saja sulit,” tuturnya.

Menurut dia praktek politik uang tersebut biasanya akan diikuti dengan golek balen, ketika sudah menjabat. Apabila uang etrsebut berasal dari pengusaha, lanjut Cholid, juga bisa dibalas dengan kebijakan seperti pemberian perizinan atau perundangan yang menguntungkan pemilik modal. “Besar kemungkinan pemilik modal masuk ke dalam politik dengan investasi saat Pemilu,” paparnya.

Hasil Pemilu maupun Pilkada diakuinya selama ini belum menghasilkan wakil rakyat yang secara subtantif betul-betul bertindak dan memperjuangkan kepentingan konstituen dari daerah pemilihannya. Penyebabnya, lanjut Cholid, komunikasi politik tidak terjalin berkelanjutan dan cenderung terputus pasca Pemilu. Itu juga menunjukan jika politik di Indonesia masih cenderung pragmatis. Masyarakat konstituen tidak semakin terdidik menjadi pemilih yang dewasa dan rasional namun cenderung pragmatis dan transaksional,” tuturnya. (pra/ong)