PERSOALAN sistem zonasi sekolah di Kota Jogja lebih rumit. Bisa dibilang paling complicated dibanding daerah lain. Bahkan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Jogjakarta, hingga Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja ikut turun tangan. Bahkan masalah blank spot area yang tak diantisipasi penyelenggara PPDB terus menuai kecaman masyarakat. Surat protes ke presiden pun dilayangkan. Hingga kemarin kekecewaan hasil PPDB masih dirasakan sebagian orang tua siswa. Septiana Dewi, salah satunya. Dia bahkan menulis surat terbuka kepada wali kota Jogja atas pelaksanaan PPDB yang menurutnya tidak fair. Akibat aturan tersebut putranya, Banyubening Putera, tidak diterima di SMP negeri mana pun di Kota Jogja. Itu hanya gara-gara rumahnya yang berada di RW 02 Golo, Pandeyan, Umbulharjo, terlalu jauh dari SMP negeri di Kota Jogja, yang terdekat sekalipun. Wilayahnya masuk blank spot. “Padahal nilainya 255,9, termasuk tinggi,” sesalnya.

Septi, sapaannya, mengaku heran dengan Dinas Pendidikan Kota Jogja yang dinilainya tidak mengantisipasi area blank spot tersebut. Terutama di Umbulharjo, kecamatan paling luas dan terpadat penduduk di Kota Jogja. Di wilayah itu hanya ada SMPN 10. Itu pun letak sekolah berada di area selatan dan lebih dekat dengan Kecamatan Mergangsan. “Yang bikin getun (kecewa berat), sudah tahu ada area blank spot kok ya tidak diantisipasi,” kecamnya.
Dibukanya jalur prestasi sebesar 15 persen dari kuota siswa, menurut Septi, bukan solusi. Itu karena penerapannya berlaku di semua wilayah Kota Jogja. Termasuk aturan bisa memilih 16 SMP sekaligus. Pada praktiknya, banyak siswa yang tidak melakukan daftar ulang karena terbuang dari SMP yang dipilih. Septi mencontohkan di SMPN 5. Dia mendapat informasi adanya belasan calon siswa yang tidak melakukan daftar ulang. “Seharusnya ada sanksi bagi yang tidak daftar ulang karena mereka menyebabkan beberapa anak lain tidak diterima di sekolah itu,” bebernya.

Meski Banyu sekarang sudah didaftarkan ke SMP swasta, Septi masih akan meminta Disdik Kota Jogja melakukan PPDB ulang bagi siswa di wilayah blank spot. Terutama untuk mengisi kursi kosong akibat siswa yang tidak melakukan daftar ulang. “Saya hanya minta keadilan bagi siswa yang tinggal di blank spot, kursi kosong itu bisa diisi dengan seleksi nilai,” katanya.
Solusi lainnya, Septi meminta Disdik Kota Jogja bisa meniru penerapan zonasi untuk SMA. Pada tahun ini juga putri pertamanya, Sekarwangi Putri, diterima di SMAN 3 Jogja melalui jalur zonasi. Itu karena sistem zonasi SMA masih memperhitungkan nilai. “Zonasi SMA kan ring satu jaraknya lima kilometer. Pandeyan masuk dan kemudian seleksi berdasarkan nilai,” ungkapnya.
Protes jarak dalam zonasi PPDB SMP juga disuarakan Hafis Firdaus. Warga Suryowijayan ini mengaku marah kepada Disdik Kota Jogja karena adiknya yang nilai ujian SD 257,7 tak diterima di SMPN 16. Padahal jarak rumahnya hanya berjarak 0,7 kilometer dari sekolah. Siswa terakhir yang diterima jarak rumahnya 0,681. “Kalau yang dihitung hanya jarak berarti ke depan tidak usah belajar. Cari rumah dekat sekolah pilihan saja,” sindirnya

Kepada Radar Jogja Kepala Disdik Kota Jogja Edy Heri Suasana justru kembali mempertanyakan sikap para orang tua siswa dengan nilai tinggi yang tidak memaksimalkan peluang di jalur prestasi. Menurut Heri, dengan nilai sedikitnya 240 peluang diterima di SMP negeri cukup terbuka. Jika mereka mau mendaftar di 16 SMP negeri yang ada. “Tapi kan mereka hanya pilih tiga atau empat sekolah. Ketika bertarung di jalur zonasi kalah secara jarak,” ujarnya.
Edy mengaku sudah menghitung sebaran siswa lulusan SD dengan nilai tinggi dan wilayah rumah masing-masing. Menurut dia, dari hasil perhitungan tersebut, Disdik Kota Jogja akhirnya membuka jalur prestasi. Sedangkan bagi siswa yang tidak daftar ulang di SMPN 5, menurut Edy, kekosongan kursi mereka sudah diisi dengan pendaftar yang berada di ranking berikutnya. “Yang tidak daftar ulang itu berapa, yang di blank spot itu berapa. Kan tidak bisa asal diisi kekurangannya,” jelasnya.

Kendati demikian, Edy mengaku telah menyiapkan solusi blank spot wilayah Umbulharjo untuk PPDB tahun depan. Yakni, membuka SMP negeri baru di wilayah Jogja selatan. Tepatnya di Kecamatan Kotagede. Selain itu, menambah kuota kursi di SMPN 10 dan SMPN 13, yang juga berada di wilayah selatan Jogja. “Jumlah kelas juga ditambah,” janjinya.

Kisruh sistem zonasi juga terjadi di tingkat SD. Hampir seperempat dari 48 SD negeri di Kota Jogja yang menyelenggarakan PPDB non online tak bisa memenuhi kuota. Sedangkan 41 SD negeri dengan PPDB real time online (RTO) menyisakan 12 kursi.
“Kami belum ada data penyebab daya tampung SD Negeri belum terpenuhi. Tapi kemungkinan karena sebagian masyarakat pilih ke SD swasta,” kata Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja Rohmat.
Beberapa SD negeri yang jumlah siswanya sedikit rencananya akan digabung atau di-regoruping dengan SD negeri terdekat. Yakni SDN Karangsari dengan SDN Pilahan, serta SDN Suryodiningratan 3 dengan SDN Suryodiningratan 1. “SDN Karangsari itu sekolah kecil. Tahun ini saja hanya menerima tujuh siswa baru, sehingga akan kami regrup yang memungkinkan di SDN Pilahan,” ungkapnya.

Gedung SDN Karangsari yang berada di wilayah Kotagede diwacanakan untuk lokasi SMP negeri baru di wilayah selatan Jogja. Bangunan SD yang berada di depan GL Zoo itu akan dijadikan SMPN 14. Sedangkan bangunan SDN Suryodiningratan 3 untuk pengembangan SMPN 13. “SD Negeri yang sudah proses regoruping adalah SD Negeri Patangpuluhan dengan SD Negeri Sindurejan. Tinggal menyisakan kelas lima dan enam,” jelasnya. (pra/yog/mg1)