SLEMAN – Sleman bakal memiliki gedung megah. Gedung tersebut akan dinamakan Sleman City Hall (SCH). Difungsikan sebagai pusat jajan atau pujasera, gedung pertemuan, gedung pameran dan pusat edukasi.

Namun kejelasan izin mendirikan bangunan (IMB) masih dipertanyakan. SCH menempati lahan seluas 43.461 meter persegi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Sleman Sutadi Gunarto mengatakan pihak developer SCH baru mendapatkan dua izin. “Izin prinsip dan izin lokasi, baru itu saja,” kata Gunarto ditemui di kantornya Jumat (20/7).

DPMPT belum mengeluarkan izin pemanfaatan penggunaan tanah (IPPT). Apalagi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dipastikan belum ada.

Merujuk Peraturan Daerah (Perda) 2/2015 Perubahan Perda 5/2011 tentang Bangunan Gedung, proses pembangunan seharusnya belum boleh dilakukan sebelum semua izin lengkap. Faktanya, kerangka-kerangka besi sudah menjulang tinggi.

Bangunan tersebut mulai dibangun sejak medio September 2017. Artinya telah melanggar peraturan sejak awal. Namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman seakan menutup mata.

Padahal lokasi SCH persis di samping kompleks perkantoran Pemkab Sleman. Pemkab Sleman memiliki kewenangan menegur SCH jika pembangunannya menyalahi aturan.

Anggota Komisi A DPRD Sleman Nuryanta pun enggan berpendapat terkait legalitas SCH yang berlokasi di Denggung, Tridadi, Sleman itu. Dia meminta agar menunggu kepastian.

“Tunggu saja, minggu depan kami baru mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” kata Nuryanta.

Dia menjelaskan, pihaknya belum mengetahui perizinan SCH secara rinci. Menurut Nuryanta semua izin telah diurus dan tinggal menunggu hasil. “Sudah diurus, jadi atau belumya, belum ngerti,” ujar Nuryanta.

Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun juga enggan memberikan komentar panjang. Dia mengaku tidak tahu menahu mengenai SCH.

“Tanyakan yang lain saja, jangan tanya SCH,” kata Muslimatun sambil berlalu.

Anggota Forum Pemantau Indepeden (Forpi) Sleman Hempri Suyatna menegaskan Pemkab Sleman tak boleh tebang pilih atas pelanggaran. “Kalau memang melanggar aturan ya harus ditindak,” kata Hempri.

Demikian pula anggota Dewan. Salah satu fungsi Dewan adalah melakukan pengawasan. Pembangunan proyek tak berizin, menurut Hempri, seharusnya tetap menjadi objek pengawasan Dewan. Apalagi menyangkut administrasi perizinan yang melibatkan aparat pemerintah kabupaten.

Menurut Hempri, Pemkab Sleman harus memastikan proyek tersebut memenuhi semua perizinan. Seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) lingkungan, dan Amdal sosial maupun lalu lintas.

“Apalagi gedung itu ada di pinggir jalan negara. Belum beroperasi saja sudah bikin macet, apalagi nanti kalau sudah buka?” sindir Hempri. (har/iwa/mg1)