JOGJA- Kadipaten Pakualaman agaknya masih harus lebih bersabar. Upaya untuk mencairkan uang ganti rugi tanah Pakualamanaat Grond (PAG) sebesar Rp 701 miliar yang dipakai bandara di Kulonprogo belum menuai hasil.
Gugatan rekovensi yang diajukan KGPAA Paku Alam X terhadap Suwarsi dkk, ahli waris GKR Pembayun dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, ditolak Pengadilan Negeri (PN) Jogja. “Menolak gugatan rekovensi tergugat terhadap penggugat untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis Hakim Hapsoro SH saat membacakan putusan di PN Jogja, Kamis (19/7).

Dalam register perkara nomor 102/Pdt.G/2017/PN Yyk Suwarsi bersama tujuh orang kerabatnya berkedudukan sebagai penggugat. Sedangkan Paku Alam X sebagai tergugat dan PT Angkasa Pura I sebagai pihak turut tergugat. Gugatan rekovensi merupakan gugatan balik yang diajukan tergugat.
Dalam gugatan rekonvensi itu Paku Alam X berharap, jika gugatan penggugat ditolak, hakim mengabulkan permohonan agar dana ganti rugi tanah bandara bisa dicairkan. Namun pengadilan bersikap lain.
Baik gugatan Suwarsi maupun gugatan rekonvensi Paku Alam X sama-sama ditolak. “Hasilnya boleh dibilang draw. Tapi, kami tetap mengajukan banding,” ujar kuasa hukum Suwarsi dkk, Prihananto SH.

Suwarsi dkk merupakan ahli waris GKR Pembayun, putri Susuhunan Paku Buwono (PB) X, dengan permaisuri GKR Emas. PB X adalah raja Surakarta. Sedangkan GKR Emas merupakan putri Sultan Hamengku Buwono (HB) VII yang kala itu bertakhta di Keraton Jogja. GKR Emas memiliki nama kecil Gusti Raden Ajeng Moersoedarinah.

Dalam perkawinan itu, Moersoedarinah mendapatkan hadiah tanah seluas 1.200 hektare di Temon, Kulonprogo dari ayahnya. Kini sebagian tanah itu dipakai untuk bandara. Dari perkawinan PB X dengan GKR Emas melahirkan seorang putri bernama Waluyo alias Pembayun alias Sekar Kedhaton.
Suwarsi lahir dari pernikahan Pembayun dengan RM Wugu Harjosutirto dari Madura. Suwarsi memegang eigendom (sertifikat hak milik) nomor 674 atas nama Moersoerdarinah. Eigendom itu diterbitkan kantor Notaris Hendrik Radien di Jogjakarta pada 19 Mei 1916.

Atas dasar bukti itu Suwarsi dkk mengajukan gugatan. Dia memasalahkan klaim Pakualaman sebagai pemilik lahan. Dia juga meminta agar uang Rp 701 miliar sebagai ganti rugi tanah bandara bukan diberikan kepada Pakualaman. Lantaran terjadi sengketa uang ganti rugi itu sekarang dititipkan di PN Wates dan disimpan di Bank BRI.

Dalam putusannya, hakim Hapsoro menolak gugatan Suwarsi dkk. Dalil yang diajukan Suwarsi dinilai tidak sesuai fakta sejarah. Alasannya, sejak ditekennya Kontrak Politik 17 Maret 1813 antara Pangeran Notokusumo (Paku Alam I) dengan Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles, tanah yang berada di Karangkemuning menjadi tanah Pakualaman. Wilayahnya di antara Sungai Progo dan Sungai Bogowonto. Kini daerah itu masuk Kecamatan Galur, Panjatan, Temon, dan Wates.

“Semula tanah itu menjadi wilayah Kasultanan Ngayogyakarta. Sejak ditekennya perjanjian itu diberikan Sultan Hamengku Buwono III seluas 4.000 cacah kepada Notokusumo,” kata Hapsoro.
Dengan adanya sejarah itu, maka sejak 1813 tidak ada tanah kasultanan di wilayah Pakualaman. Karena itu, majelis hakim menolak dalil penggugat. Majelis hakim juga menyoal proses lahirnya eigendom. Sebab, sebagai orang pribumi, seharusnya proses Moersoedarinah mendapatkan sertifikat tanah memakai hukum adat. “Bukan hukum barat,” tegasnya.

Selain menolak gugatan Suwarsi dkk serta gugatan rekonvensi Paku Alam X, majelis hakim juga keberatan menguji kesahihan ahli waris PB X dan Ratu Emas. Dalam sidang, penggugat mengajukan bukti surat nazab nomor 127/D/III dari Raad Igama Surakarta atau Pengadilan Agama Surakarta 12 September 1943. Dalam nazab itu, Suwarsi alias Raden Ayu Koessoerwarsiyah adalah anak Pembayun dengan Wugu Harjo Sutirto.

Sebaliknya, tergugat mengajukan bukti Pembayun anak PB X dengan Ratu Emas bukan bernama Waluyo alias Sekar Kedhaton. Namun bernama kecil Gusti Raden Ajeng Kustilah. Pembayun menikah dengan RM Sis Tjakraningrat dari Madura.

Dari pernikahan ini melahirkan empat keturunan yang tergugat dikuatkan dengan penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo pada 2009 lalu. Lantaran ada perbedaan itu, majelis hakim keberatan membuat putusan. “Soal penetapan silsilah dan ahli waris menjadi kewenangan pengadilan agama bukan pengadilan negeri,” tegas Hapsoro dalam putusannya. (kus/yog/mg1)