KULONPROGO – Kemarin merupakan hari terakhir pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo. Ada 456 bacaleg dari 15 partai politik (parpol) yang mendaftar. KPU Kulonprogo melakukan verifikasi berkas sebelum masuk tahap selanjutnya.

Ketua KPU Kulonprogo Isnaini mengatakan ada 15 parpol yang memasukkan berkas. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak mendaftarkan bacalegnya.

“Alasan PKPI tidak mendaftar, kami belum tahu. Saat sosialisasi mereka kami undang. Tidak ada calon (dari PKPI) tidak apa-apa. Pada surat suara nanti kosong, hanya logo dan nama parpol saja,” kata Isnaini.

Verifikasi melibatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo dan Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kulonprogo. Berkas yang belum lengkap diminta untuk dilengkapi.

“Kekurangan berkas disampaikan Jumat (20/7). Perbaikan berkas 22-31 Juli 2018,” kata Isnaini.

Dari 15 parpol yang mendaftar, enam parpol mendaftar 100 persen atau 40 bacaleg. Jumlah bacaleg yang mendaftar sebanyak 456 orang. Pada pileg sebelumnya 406 orang. Jumlah parpol tahun ini 16, tahun sebelumnya 12 parpol.

Saat verifikasi, ada dua syarat dicermati, yakni syarat pencalonan dan syarat calon. Syarat pencalonan sudah selesai, semua sudah memenuhi syarat. Namun syarat calon masih ada yang belum lengkap.

“Semisal KTP, KK sudah tapi ijazah belum dilampirkan. Sudah melampirkan ijazah tetapi belum dilegalisir, sudah lengkap KTP, KK, ijazah sudah dilegalisir namun belum ada surat keterangan sehat dan lainnya,” kata Isnaini.

Salah seorang tim verifikasi berkas bacaleg Kepala Seksi Layanan Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) Kulonprogo Subardi mengatakan pihaknya mendapat tugas dari KPU untuk verifikasi dokumen. Dia mencermati keabsahan legalisir ijazah.

Dasarnya Peraturan Menteri (Permen) 29/2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/STTB Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTBB dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Kalau ada yang tidak sesuai akan kami kembalikan,” kata Subardi.

Beberapa syarat calon yang tidak sesuai Permen 29/2014 di antaranya legalisir ijazah yang tidak tepat. Contoh kasus, bacaleg dari Sumatera legalisirnya di Kulonprogo boleh sepanjang mereka sudah menjadi warga Kulonprogo dengan menunjukkan KTP dan KK.

“Dengan bukti KTP dan KK bisa legalisir ijazah di Kulonprogo setelah berdomisili di Kulonprogo dan itu dilindungi UU. Sejak 2014 sudah dipermudah,” kata Subardi.

Masalah legalisir ijazah sekolah krusial, sebab Dewan merupakan jabatan politik yang rentan digugat. Jika ada yang merasa masalah legalisir dipersulit, mungkin hanya karena tidak paham.

Kordinator Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga, Panwaslu Kulonprogo Ria Harlinawati menegaskan pihaknya memantau verifikasi berkas bacaleg. “Harapan kami tetap ada kesamaan perlakuan untuk semua parpol,” kata Ria. (tom/iwa/mg1)