PURWOREJO – Tindakan tidak terpuji melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum masih kerap dilakukan masyarakat. Padahal, praktik ini sudah dilarang dengan diterbitkannya Perda No 1/ 2012 tentang Perburuan Burung, Ikan, dan Satwa Liar Lainnya.

Bahkan, di tingkat desa sudah banyak yang menerbitkan peraturan desa (perdes). Namun keberadaan perdes itu masih dianggap angin lalu oleh masyrakat. “Sebenarnya aturannya jelas, dan pelaku penyetruman itu bisa dikenakan sanksi,” jelas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Purworejo (Satpol PP dan Damkar) Purworejo, Budi Wibowo, Selasa  (17/7).

Budi menyesalkan banyak masyarakat yang mengabaikannya aturan ini. Selain itu belum semua desa menerapkan dengan tegas aturan itu. Tidak adanya ketegasan dari pemerintah desa menjadikan praktik illegal itu masih terus ada. Satpol PP dan Damkar Sendiri sebagai penegak Perda tidak mungkin menjangkau seluruh wilayah di Purworejo. “Beberapa waktu lalu, kami melakukan penangkapan seorang yang tengah nyetrum di sungai. Namun kami hanya melakukan penyitaan alatnya saja,” jelas Budi.

Penyitaan dianggapnya sebagai langkah efektif untuk menghindarkan praktik-praktik penyetruman. Pelaku tidak dilakukan penangkapan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. “Secara aturan memang sudah jelas, tinggal kita mau tidak menjalankannya,” katanya.

Pihaknya berharap peran serta dengan melaporkan jika ada tindak penyetruman sungai di lapangan. Warga bisa mengkomunikasikan hal itu dengan pihak perangkat desa atau kasi trantib di tingkat kecamatan. (udi/din/mg1)