PURWOREJO – Nada suara Bupati Purworejo Agus Bastian cukup tinggi saat memberikan sambutan dalam peluncuran Program Trikortrack dan Gerai Perizinan Serta Integrasi Si Ida dengan OPD Teknis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Purworejo Senin (16/7). Dia meminta para calo yang masih bermain di jajaran dinas tersebut untuk berhenti.

“Investor itu butuh kemudahan dan tidak perlu dipungut biaya,” kata bupati. Dia melihat praktik percaloan masih ada dalam proses invetasi di Kabupaten Purworejo. Dalam pandangannya, calo dari luar tidak ada namun calo malah bisa ditemukan di dalam. “Saya harap calo dari dalam juga tidak ada. Jadi persoalan itu sebenarnya tidak dari luar,” papar Agus sambil tangannya menunjuk ke arah kantor PMPTSP.

Bupati dengan tegas meminta para calo dari dalam bisa menghentikan praktik-praktik buruknya. Jika hal itu diteruskan malah akan merusakk citra Purworejo secara luas. “Kalau cari rezeki silakan, tapi jangan ditempat ini. Mudahkanlah semua perizinan. Apalagi Pak Presiden juga telah meminta seluruh peroses perizinan dipermudah. Jangan yang mudah malah dibuat sulit,” tandas bupati.

Terkait program yang diluncurkan, ia mengaku memberikan apresiasi apalagi PMPTSP telah melakukan berbagai terobosan, di antaranya, mencoba menyatukan antara PMPTSP dengan Badan Pendapatan Pengeloan Keuangan Aset Daerah (BPPK) untuk memaksimalkan layanan perizinan.

Kepala Dinas PMPTSP Purworejo Widyo Prayitno sendiri mengungkapkan, kerja sama dengan lintas OPD memang dilakukan pihaknya. Setidaknya ada lima OPD yang dilakukan kerja sama, dan mereka merupakan dinas yang selama ini memiliki kaitan langsung dengan dinasnya.

“Lima OPD yang kami kerjasamakan di antaranya Disdukcapil di mana nanti tinggal menulis NIK saja, akan keluar datanya. Sementara dengan DPU PR banyak terkait dengan perizinan tata ruang. Sehingga pemohon tidak perlu ke sana kemari untuk mendapatkan perizinan itu,” kata Widyo.

Sementara dengan BPPKAD dilakukan kerja sama dalam bentuk pembukaan loket pembayaran langsung di Kantor PMPTSP. Hal ini memangkas wira-wiri pemohon untuk pengurusan dan pembayaran pajak. Selain itu, setelah prose perizinan selesai akan diketahui jumlah pajak yang harus dibayar oleh pemohon.

Setidaknya dalam peluncuran kali ini layanan online yang sebelumnya hanya meliputi delapan jenis perizinan sekarang meningkat menjadi 20 macam perizinan. Selain tidak perlu lagi melakukan pengurusan secara langsung, proses itu juga bisa dilakukan melalui HP android. (udi/laz/mg1)