BANTUL – Banyaknya pemohon surat keterangan tidak mampu (SKTM) di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Bantul tak berbanding lurus dengan kondisi di lapangan. Ternyata, kuota bagi calon siswa (casis) pemegang SKTM di beberapa sekolah tak terisi penuh. Salah satunya, SMAN 1 Sewon.

Ketua Tim Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 1 Sewon Suwarsono menyebutkan, jumlah kuota siswa di SMAN 1 Sewon sebanyak 320 kursi. Dari jumlah itu, 51 di antaranya dialokasikan bagi casis pemegang SKTM.
”Yang mendaftar dengan SKTM 34 siswa,” sebut Suwarsana di kantornya Rabu (12/7).

Kendati begitu, kata Suwarsana, sekolah berencana melakukan tinjauan langsung ke rumah siswa pemegang SKTM. Itu untuk memastikan apakah SKTM sesuai dengan kondisi perekonomian keluarganya atau tidak. Bila tidak sesuai, sekolah akan mengajak musyawarah.

”Sekolah juga akan membuat laporan ke instansi terkait perihal keputusan yang akan diambil,” ucapnya.

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinsos-P3A Saryadi mengungkapkan, instansinya hanya berwenang mengeluarkan SKTM. Itu pun berdasar sejumlah syarat yang diperlukan. Seperti terdaftar dalam program keluarga harapan. Juga, mengacu basis data terpadu (BTD) Kementerian Sosial. Namun, dinas tidak berwenang mencabut SKTM bila ada yang terbukti tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebab, proses penerbitan SKTM sudah sesuai prosedur.

”Sehingga jika terjadi penyalahgunaan SKTM berarti ada kemungkinan jaminan sosial juga tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Terkait potensi program jaminan sosial salah sasaran, Saryadi mengungkapkan, BDT tak menampiknya. Ada dua kemungkinan penyebab data eror. Pertama, ekslusi. Maksudnya ada beberapa orang miskin yang tidak masuk dalam data BDT. Kedua, inklusi. Yakni, orang yang sebenarnya dikategorikan mampu tapi masuk dalam data BDT.

”Kemarin menerbitkan 3.155 SKTM,” sebut Saryadi.

Sementara itu, Plt Kepala Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) Gunungkidul Wasidi mengaku serius memantau penggunaan SKTM. Sebab, dikmes tak segan mencoret siswa pemegang SKTM yang ternyata dari keluarga mampu.

”Sanksinya adalah dicoret dari sekolah tempat mendaftar,” tegasnya.

Saat ini, kata Suwarsana, dikmen tengah menunggu entri data terakhir jumlah siswa yang diterima dengan SKTM. Sesuai peraturan kuota siswa pemegang SKTM sebanyak 20 persen dari kuota.

”Untuk yang kami rekomendasi di awal sendiri ada 1.087 calon siswa,” sebutnya.

Anggota DPRD DIJ Slamet meminta kepada pemerintah agar menyikapi secara serius permasalahan SKTM dalam PPDB ini. Jangan sampai nantinya hal semacam ini menjadi pemicu gejolak di masyarakat. Apalagi, sejumlah siswa yang berasal dari kalangan mampu ditengarai mendapatkan SKTM. (gun/zam/fn)