SLEMAN – Pendaftaran pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) di Sleman masih sepi. Padahal pendaftaran sudah dibuka sejak 4 Juli 2018.

Hingga Rabu (11/7), belum ada pengembalian dokumen pendaftaran bacaleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman. “Kalau hingga hari ini (kemarin, red) belum ada yang daftar, kami komunikasika ke partai politik,” kata Komisioner KPU Sleman Haryanto Rabu (11/7).

Dikatakan, partai politik (parpol) masih enggan segera mendaftarkan bacalegnya. Hal tersebut disebabkan bacaleg masih melengkapi berkas.

“Biasanya mereka mendaftar mendekati injury time,” kata Haryanto.

Saat ini, baru delapan parpol yang melakukan konsultasi ke KPU. Pihaknya terus mempertanyakan kapan parpol akan melakukan pendaftaran. “Baru Perindo yang berencana menyerahkan berkas, itu saja tanggal 15 Juli,” kata Haryanto.

Dia khawatir jika berkas pendaftaran bacaleg menumpuk pada batas terakhir pendaftaran 17 Juli 2018. Pasalnya ada partai yang berencana mendaftarkan bacalegnya secara serentak se-DIJ.

“Ada dari Gerindra atau Nasdem. Tapi itu tanggalnya juga belum pasti,” kata Haryanto.

Pihaknya telah menyiapkan tiga tim penerima berkas. Persiapan tersebut sebagai antisipasi jika terjadi lonjakan pendaftar.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sleman mencatat ada data pemilih sementara (DPS) yang bermasalah. “Dari data yang kami cermati masih ada 9.311 DPS bermasalah,” kata anggota Panwaslu Sleman Karim Mustofa.

Persoalan tersebut masih berkutat pada data ganda. Biasanya data ganda ini terjadi antar desa ataupun antar TPS. “Setelah kami telusuri ternyata ada kemiripan, maka kami sesuaikan alamat dan tanggal lahir dan kami coret salah satunya,” kata Karim.

Pihaknya juga menemukan 15 anggota TNI/Polri aktif masuk DPS. Padahal dalam UU 34/2004 tentang TNI dan UU 2/2002 tentang Kepolisian RI, menyebutkan anggota TNI/Polri aktif tidak boleh berpolitik.

“Mungkin karena adanya sumber daya manusia (SDM) yang bekerja tidak maksimal sehingga terlewat dan membuat anggota TNI/Polri masuk DPS,” kata Karim.

Pihaknya melayangkan surat ke KPU Sleman. Harapannya dalam rapat pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPS HP) pada 22 Juli 2018 sudah fix. “Walaupun kami tidak menjamin kevalidan, tapi paling tidak sudah mendekati,” kata Karim.

Dia masih menunggu masukan masyarakat. Hal tersebut untuk mengantisipasi jika masih ada data warga yang belum masuk.

Untuk daftar pemilih tetap (DPT) baru ditetapkan Agustus 2018. Namun jika ada masyarakat yang masih belum terdaftar, padahal punya hak pilih, akan disikapi lebih lanjut.

“Mereka yang belum masuk DPT akan dimasukkan pada daftar pemilih khusus, daftar pemilih tambahan atau dipindah TPS-nya,” kata Karim. (har/iwa/fn)