BUKTI BARU: Kepala ORI DIJ Budhi Masturi menunjukkan data dan foto hasil ivestigasi dugaan penggunaan SKTM abal-abal (11/7). (SETIAKY A. KUSUMA/RADAR JOGJA)

JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengimbau masyarakat menyikapi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini secara bijak. Terlepas kisruh yang terjadi sebagai dampak sistem zonasi maupun penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) HB X berharap, masyarakat mendukung pemerintah dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan. Kendati demikian, HB X mewanti-wanti penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-DIJ, lebih ketat dalam penerbitan SKTM. Guna mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan surat keterangan miskin itu untuk menyiasati PPDB hanya demi kepentingan pribadi. Dalam hal ini dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga dan dinas sosial.

“Teknisnya di dinas, saya tidak tahu. Diamati saja. Izin yang diberikan pemerintah daerah, desa, dan kelurahan harus tepat. Jangan membohongi. Nanti jadinya pendidikan yang tidak baik,” tuturnya Rabu (11/7).

Menurut gubernur, pembangunan sekolah dulunya tidak pernah melihat sistem zonasi. Namun, sistem tersebut diberlakukan guna menghilangkan dominasi sekolah favorit dalam menjaring siswa-siswa berprestasi. Dengan begitu kualitas pendidikan bisa lebih merata. HB X memandang, stigma sekolah favorit muncul dari anggapan para orang tua siswa. Padahal, pada hakikatnya sarana dan prasarana pendidikan di DIJ telah memadai dan merata. Di sisi lain, HB X melihat ada penumpukan sekolah dalam satu zonasi yang ditentukan berdasarkan radius lima kilometer untuk tingkat SMA. Yakni SMAN 6, SMAN 3, dan SMAN 8. “Itu biasa saja,” katanya.

Karena itu, HB X berharap tak ada kasus penyalahgunaan SKTM di DIJ. “Jangan (menyalahgunakan, Red). Kalau kaya ya kaya. Itu (SKTM, Red) kan fasilitas untuk masuk sekolah tertentu,” ucap HB X.

Terpisah, Kabid Perencanaan dan Standardisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIJ Didik Wardaya mengungkapkan, sedikitnya 6.550 SKTM diterbitkan untuk keperluan PPDB 2018. Jumlah tersebut ternyata lebih banyak dibanding kuota kursi yang tersedia bagi pendaftar SMA/sederajat pengguna SKTM. Disdikpora membatasi calon siswa dengan SKTM hanya 20 persen dari total kuota tersedia atau sebanyak 5.58 kursi.

Disdikpora menggandeng dinas sosial sebagai lembaga yang dianggap paling berkompeten memetakan warga miskin. “Sudah ada basis datanya bagi warga tidak mampu,” katanya.

Saat daftar ulang, calon siswa pemegang SKTM diminta mengisi surat pernyataan. Bahwa SKTM diperoleh sesuai ketentuan. Kendati demikian, Didik tak menampik jika proses verifikasi SKTM tidak dilakukan satu-persatu. Meskipun gubernur meminta penerbitan SKTM diperketat. “Kami masih percaya dinas sosial. Kalau ada pencabutan SKTM nanti oleh dinsos juga,” jelasnya.

Didik justru meminta tiap sekolah melakukan home visit ke rumah orang tua siswa ber-SKTM. Hal itu demi memperkuat validitas data warga miskin. Sekaligus untuk pengembangan potensi dan verifikasi calon penerima beasiswa.
Berbeda dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ, Didik mengaku sejauh ini belum menerima laporan terkait penyalahgunaan SKTM. “Sesuai Permendikbud 14/2018 SKTM yang didapatkan dengan cara tidak benar, maka hak siswa diterima di sekolah tujuan dibatalkan,” tegasnya.

Ihwal masih banyak siswa ber-SKTM yang tak tertampung sekolah negeri, menurut Didik, hal itu tak perlu dikhawatirkan. Mereka diimbau mendaftar sekolah swasta. Selain menjadi mitra disdikpora, sekolah swasta juga menerima bantuan operasional sekolah (BOS) maupun BOS daerah. Kendati demikian, Didik berharap sekolah swasta memberikan keringanan biaya bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Sedangkan mengenai sistem zonasi, Didik menilai perlu dievaluasi. Acuan radius lima kilometer tak sepenuhnya sesuai. Malah ada yang memberatkan siswa. Dicontohkan, ada zona yang ternyata tidak terdapat sekolah negeri. Ada juga yang radiusnya hingga 12 kilometer dalam satu zona. Hal itulah yang ke depan harus dievaluasi demi mengakomodasi kepentingan sekolah maupun siswa. Termasuk mencegah potensi migrasi kartu keluarga hanya untuk kepentingan PPDB.

Sementara itu, ORI DIJ dan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIJ telah menelusuri siswa yang diduga menggunakan SKTM abal-abal dan diterima di SMAN 3 Jogja. Kepala ORI DIJ Budhi Masturi mengungkapkan, investigasi berbekal nama dan asal sekolah siswa bersangkutan. Selanjutnya diperoleh informasi siswa tersebut tinggal di daerah Patangpuluhan, Kota Jogja.

“Dari tampilan rumahnya memang tidak cukup meyakinkan bahwa dia tidak mampu. Tapi juga tak bisa disimpulkan bahwa dia dari keluarga tidak mampu,” kata Budhi yang mengaku ada keraguan atas temuannya itu.

Budhi menegaskan, investigasi dibutuhkan untuk mengumpulkan data faktual. Sehingga setiap laporan yang masuk ke lembaganya bisa dipertanggungjawabkan. Namun, tak semua data faktual bisa membuktikan kondisi ekonomi keluarga siswa tersebut. “Bisa jadi kartu menuju sejahtera diterimanya cukup lama, tiba-tiba dia mengalami perubahan nasib. Atau memang karena proses pendataannya tidak valid,” katanya.

Di sisi lain, Budhi mendapat pengakuan penghuni rumah yang ternyata hanya menyewa. Pemilik aslinya tinggal di Jakarta. “Kalau sewa atau cuma nunut tinggal masak selama bertahun-tahun. Nah, di situ dinas dan sekolah sangat perlu memverifikasi ulang data,” ujar Budhi.

Budhi juga mendapat temuan baru soal SKTM di SMAN 10 Jogja. Menurutnya, 17 siswa yang diterima lewat jalur SKTM tak melakukan daftar ulang. “Ini belum terungkap. Apakah mereka khawatir soal validitas data atau apa,” ungkapnya. (riz/tif/yog/fn)