JOGJA – Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengakui salah satu persoalan kronis di Kota Jogja adalah soal perparkiran. Penataan parkir, termasuk penertiban parkir liar dan tarif nutuk akan terus dilakukan. Solusi lainnya adalah menarik investor di bidang perparkiran. “Tidak ringan menata parkir di Kota Jogja, apalagi saat musim libur. Perlu kesadaran bersama, penataan itu bisa dilakukan,” kata HP Selasa (10/7).

Menurut dia penataan parkir tidak mudah dilakukan karena jumlah kendaraan yang datang dan pergi. Untuk itu Pemkot tetap akan melakukan penertiban dan penataan kawasan perparkiran untuk memberikan kenyamanan bagi warga dan wisatawan.

Diakuinya masih banyak aduan terkait parkir yang diterima pemkot. Namun Heroe mengklaim jumlah aduan yang masuk semakin lama semakin menurun. Itu menunjukkan jika muncul kesadaran bagi para juru parkir untuk mematuhi aturan yang ada. Termasuk kaporan yang masuk ke Jogja Smart Service (JSS). “Yang masuk ke JSS memang belum sebanyak yang muncul di media sosial,” katanya.

HP mengakui keberadaan lahan parkir di Kota Jogja masih sangat terbatas. Karena itu dengan penataan yang terus dilakukan Pemkot Jogja, HP berharap selain menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya, juga bisa menarik investor di bidang parkir. “Siapa tahu ada investor yang mau bangun gedung parkir di Kota Jogja. Kami welcome,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko juga mendorong anggotanya, khususnya yang berada di Pansus Raperda Perparkiran untuk segera menyelesaikan pembahasan. Apalagi raperda tersebut merupakan raperda program yang disusun tahun sebelumnya. Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota maka tidak ada alasan lain bagi Pansus Raperda Perparkiran untuk menyelesaikannya tahun ini. “Sesuai PP tersebut, mau tidak mau harus diselesaikan tahun ini,” ujarnya, di sela-sela kegiatan Syawalan DPRD Jogja.

Menurut Koko, sapaanya, berdasarkan PP tersebut masa pembahasan raperda maksimal enam bulan. Setelah itu dilanjutkan dengan rapat paripurna untuk mengesahkan perda. Dengan PP tersebut, tahun ini diharapkan tidak ada lagi Perda luncuran. “Raperda tahun ini, dibahas tahun ini, dan diselesaikan tahun ini. Tidak boleh untuk dibahas tahun depan,” tegasnya. (pra/din/fn)