PURWOREJO – DPRD Kabupaten Purworejo memastikan secara kelembagaan menolak rencana pemindahan Sekolah Dasar Negeri (SDN). Wacana pemindahan ke kantor yang saat ini ditempati Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak tepat, karena masih ada event Pemilu 2019 dalam waktu dekat.

Hal itu terungkap dalam Rapat Badan Anggaran yang dipimpin langsung Ketua DPRD Purworejo Luhur Pambudi Mulyono di ruang alat kelengkapan DPRD Purworejo (9/7). Hadir dalam rapat internal ini, Dion Agasi Rukmana (PDIP), RR Nurul Komariyah dan Ari Jatmiko (PKB), Muharomah dan Hur Hidayat (Gerindra) serta Anang Hidayat (Pelangi), dan Ngadianto (PKS).

“Ada tiga poin penting yang disepakati soal SD Sebomenggalan dalam rapat badan anggaran, di antaranya Kantor KPU untuk saat ini tidak dipindah ke tempat lain, dan kalau perlu SD Sebomenggalan dilengkapi atau diberikan fasilitas yang lebih lengkap,” kata Luhur.

Lebih jauh dikatakan, rencana pembangunan serba guna Gedung Wanita Ahmad Yani sebagai Business Center Comunity perlu ditinjau ulang dan dilihat lebih jauh tentang urgensinya. Apalagi rencana itu tidak masuk salah satu program prioritas bagi pemerintahan Agus Bastian-Yuli Hastuti.

“Kami meminta agar bupati fokus kepada pembangunan infrastruktur terlebih dahulu. Soal gedung serba guna itu perlu dikaji ulang urgensinya lagi,” jelas Luhur.

Salah seorang anggota Banggar Ngadiyanto menambahkan, pengembangan Gedung Wanita belum masuk skala prioritas dan masuk dalam daftar longlist. Dia melihat pemkab perlu lebih memprioritaskan pembangunan yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah.

“Sebagai contoh rumah sakit, biarkanlah berkembang dari sektor swasta. Banyak rumah sakit swasta di Purworejo dan itu diberikan kesempatan asal mereka ada BPJS-nya,” kata Ngadianto.

Demikian halnya dengan sektor pendidikan, yang dinilai masih bisa dikembangkan swasta. Dan pemerintah daerah lebih kepada penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang pembiayaannya tidak bisa dilakukan oleh swasta. “Realisasi dari visi misi bupati yakni peningkatan infrastruktur itu belum sesuai harapan,” tambahnya.

Terpisah, anggota Komisi D Imam Teguh Purnomo yang pertama kali menolak adanya regrouping SD Sebomenggalan mengapresiasi langkah DPRD Purworejo yang meminta meninjau ulang pengembangan Gedung Wanita. Ia melihat dengan peninjauan ulang itu menjadikan posisi SD tersebut tidak akan berubah dalam waktu dekat.

Pihaknya juga menghormati keputusan bersama di DPRD Purworejo yang melihat dalam 2018-2019 adalah tahun politik dan memberikan kesempatan bagi KPU untuk berkonsentrasi menyelenggarakan Pileg dan Pilpres 2019 nanti. (udi/laz/fn)